Pembangunan Dua Puskesmas di Surabaya Molor, William Wirakusuma: Perencanaan Proyek Bermasalah

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai PSI, William Wirakusuma
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai PSI, William Wirakusuma

i

SURABAYA - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Wirakusuma, menyoroti molornya pembangunan dua puskesmas di Kota Pahlawan, yakni Puskesmas Pegirian dan Puskesmas Manukan Kulon. 

Ia menilai keterlambatan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tahap perencanaan proyek.

Menurut William, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu apabila sejak awal disiapkan dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.

“Kalau proyek kesehatan sampai molor, ini harus jadi evaluasi serius. Kami melihat ada masalah di tahap perencanaan, mulai dari kesiapan desain, kebutuhan teknis, sampai manajemen waktu pelaksanaan,” ujar William, Selasa (23/12).

Ia menegaskan, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Keterlambatan pembangunan, kata dia, berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan warga, terutama di wilayah padat penduduk.

William juga menyoroti kinerja kontraktor pelaksana yang dinilai tidak maksimal. Menurutnya, DPRD perlu memastikan bahwa setiap penyedia jasa yang ditunjuk benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

“Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang. Kontraktor yang tidak profesional harus dievaluasi, dan bila perlu dikenai sanksi tegas sesuai aturan,” tegasnya.

Komisi D DPRD Surabaya, lanjut William, akan memanggil Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta pihak terkait untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai penyebab keterlambatan proyek tersebut. Evaluasi akan dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan.

“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan proyek ini diselesaikan dengan kualitas yang baik, aman, dan benar-benar siap digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkas William. (dims)

Berita Terbaru

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

SURABAYA- Sebuah video amatir yang merekam dugaan aksi pencurian fasilitas publik viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat dua orang…

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

BANDUNG- Pembentukan Tim Pengelolah Sementara (TPS) Bandung Zoo yang digaungkan APECSI harus segera direalisasikan oleh Kementerian Kehutanan, bukan justru…

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

  Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, memberi keterangan usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu. (Foto: RRI/Chairul Umam) JAKARTA- Komisi …

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Tahan Pejabat dan Direktur PT Agung Pradana Putra

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Tahan Pejabat dan Direktur PT Agung Pradana Putra

Rabu, 03 Jun 2026 09:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019. T…