Kawal Kasus Anak Putus Sekolah di Surabaya, Tim Anggota DPR RI Bereskan Kendala Dapodik Siswa PKBM

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Tim khusus Reni Astuti, anggota DPR RI Komisi X membantu siswa SMK swasta di Surabaya
Tim khusus Reni Astuti, anggota DPR RI Komisi X membantu siswa SMK swasta di Surabaya

i

SURABAYA— Upaya bersama antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah kembali menunjukkan hasil nyata dalam menangani kasus anak putus sekolah. Mas Dzakwan, siswa SMK swasta di wilayah Jalan Jojoran, sempat berhenti sekolah pada semester 2 tahun 2024 akibat tekanan ekonomi keluarga.

Sejak ayahandanya wafat, Dzakwan harus bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendukung pendidikan adiknya. Kondisi ini membuatnya tidak dapat melanjutkan sekolah formal.

Aduan kasus ini disampaikan oleh Syaiful Arifin pengurus RT kepada Arif Lila Wijanarka atau Abah Lila selaku staf khusus Reni Astuti anggota DPR RI Komisi X sebagai bentuk ikhtiar mencari solusi. Tindak lanjut dilakukan melalui kegiatan outreach langsung ke rumah Dzakwan untuk memahami kondisi riil di lapangan.

Hasilnya, Dzakwan kini telah kembali mengenyam pendidikan melalui PKBM Kusuma Jaya di Jalan Simolawang 59. Namun demikian, masih terdapat kendala administratif karena data yang bersangkutan belum masuk dalam sistem Dapodik, yang berpotensi menghambat penerbitan ijazah saat lulus.

Koordinasi intensif telah dilakukan bersama Bu Rika selaku pendidik di PKBM Kusuma Jaya dan pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, diwakili oleh Pak Eko bagian PKBM. Dari hasil koordinasi, solusi yang disepakati adalah proses penarikan data dari sekolah asal ke PKBM agar dapat terdaftar dalam sistem Dapodik.

“Ini menjadi perhatian bersama agar anak-anak yang sempat terhenti pendidikannya tetap mendapatkan haknya secara utuh,” ujar Abah Lila 

Saat ini, proses administrasi masih memerlukan persetujuan dari pihak orang tua agar dapat dilanjutkan secara resmi melalui sistem.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan wakil rakyat sangat penting dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi.

Terus bergerak mengawal pendidikan, menghadirkan harapan bagi generasi bangsa.

Berita Terbaru

Ledakan Bekas Markas TPNPB-OPM di Kampung Toemalo Tewaskan Satu Warga

Ledakan Bekas Markas TPNPB-OPM di Kampung Toemalo Tewaskan Satu Warga

Minggu, 07 Jun 2026 18:19 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 18:19 WIB

LANNY JAYA - Suasana duka menyelimuti masyarakat Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, setelah sebuah ledakan yang terjadi di kawasan Kampung Toemalo merenggut…

Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Pelaku Pencurian Tiang Rambu di Surabaya

Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Pelaku Pencurian Tiang Rambu di Surabaya

Minggu, 07 Jun 2026 16:32 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 16:32 WIB

SURABAYA - Aksi pencurian yang dilakukan seorang pria lanjut usia di Surabaya terbilang nekat. Pelaku berinisial  S (67) mencuri tiang besi bekas rambu lalu …

Politikus Senior Gerindra Minta APH Usut Dasar Hukum Penggunaan APBD Untuk Bandung Zoo

Politikus Senior Gerindra Minta APH Usut Dasar Hukum Penggunaan APBD Untuk Bandung Zoo

Minggu, 07 Jun 2026 11:13 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 11:13 WIB

BANDUNG- Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menanggung biaya operasional Bandung Zoo, mulai dari kebutuhan pakan satwa hingga pembayaran tenaga kerja…

Yordan Batara Goa Soroti Banyak Perda Belum Efektif, DPRD Jatim Dorong Evaluasi Menyeluruh

Yordan Batara Goa Soroti Banyak Perda Belum Efektif, DPRD Jatim Dorong Evaluasi Menyeluruh

Minggu, 07 Jun 2026 08:00 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 08:00 WIB

SURABAYA– Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah peraturan daerah t…

KPK: Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Terungkap dari Penelusuran Mobile Banking

KPK: Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Terungkap dari Penelusuran Mobile Banking

Minggu, 07 Jun 2026 07:00 WIB

Minggu, 07 Jun 2026 07:00 WIB

JAKARTA– KPK mengungkap kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Imipas berawal dari penelusuran transaksi mobile banking. Penelusuran transaksi tersebut m…

SKANDAL LAHAN KAMPUNG TUA BATAM: Tenaga Ahli Kepala BP Batam Diduga ‘Lompati’ Hukum, Jual Lahan Adat Senilai Rp1 Miliar!

SKANDAL LAHAN KAMPUNG TUA BATAM: Tenaga Ahli Kepala BP Batam Diduga ‘Lompati’ Hukum, Jual Lahan Adat Senilai Rp1 Miliar!

Sabtu, 06 Jun 2026 22:54 WIB

Sabtu, 06 Jun 2026 22:54 WIB

BATAM, Bacasaja.id - Sebuah dokumen hukum rahasia bocor ke publik dan seketika menyulut api kontroversi di tanah Melayu. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli…