SURABAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menekan tingginya angka pekerja informal di wilayah setempat.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi PKS terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 yang mencapai 5,33 persen layak diapresiasi. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan masih terlihat, terutama di kawasan Madura dan Tapal Kuda. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, sektor pertanian, nelayan, hingga pekerja informal.
“Masih terdapat kesenjangan antarwilayah, terutama di kawasan Madura dan Tapal Kuda. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, pertanian, nelayan, dan sektor informal,” ujar Lilik.
Fraksi PKS menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menyerap tenaga kerja. Karena itu, Pemprov Jatim didorong menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan usaha, hingga perluasan pasar digital.
Selain penguatan UMKM, PKS juga menyoroti tingginya jumlah pekerja di sektor informal.
Berdasarkan data yang disampaikan Fraksi PKS, sekitar 62 persen tenaga kerja di Jawa Timur masih bekerja di sektor informal dengan tingkat perlindungan kerja dan pendapatan yang minim.
Lilik menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan.
“Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka harus diikuti peningkatan kualitas pekerjaan. Jangan sampai masyarakat bekerja, tetapi tetap rentan secara ekonomi,” katanya.
PKS juga mendorong penguatan kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri agar lulusan pendidikan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, Fraksi PKS meminta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal agar memperoleh perlindungan sosial yang memadai.
Dalam pandangan akhirnya, PKS turut memberikan sejumlah catatan terkait optimalisasi aset daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga rendahnya serapan anggaran yang masih menyisakan SiLPA cukup besar pada tahun 2025.
Meski memberikan berbagai kritik dan evaluasi, Fraksi PKS tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk sejumlah penghargaan di tingkat nasional. Namun, PKS menegaskan setiap prestasi pemerintah harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Prestasi pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan,” tegas Lilik. (*)
Editor : Redaksi
