SURABAYA- Aroma skandal dana reses DPRD Kota Surabaya mulai tercium. Aliansi Madura Indonesia (AMI) membongkar dugaan penyunatan anggaran yang nilainya tak main-main.
Anggaran reses yang semestinya mencapai Rp22 juta per titik, diduga hanya mengalir sekitar Rp5,5 juta pada kegiatan di Jalan Ikan Gurami. Artinya, ada selisih sekitar Rp16,5 juta yang kini dipertanyakan publik: ke mana larinya?
Dugaan ini menyeret nama oknum anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKB berinisial ASA.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, tak menahan diri. Ia menyebut dugaan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Ini bukan sekadar selisih angka. Kalau benar dipotong, ini bentuk pengkhianatan terhadap uang rakyat. Harus diusut sampai ke akar!” tegasnya.
AMI menilai, beredarnya rincian anggaran kegiatan menjadi sinyal kuat adanya praktik yang tidak beres dalam pengelolaan dana reses.
“Rp22 juta itu hak masyarakat. Kalau yang diterima cuma Rp5,5 juta, berarti ada yang bermain. Ini tidak bisa didiamkan,” lanjut Baihaki.
Tak berhenti pada kecaman, AMI memastikan akan menyeret kasus ini ke Kejaksaan Negeri Surabaya dalam waktu dekat.
“Kami akan laporkan resmi. Siapapun yang terlibat, jangan harap lolos. Ini uang negara, bukan bancakan!” ujarnya keras.
AMI juga mendesak Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk membuka seluruh mekanisme pencairan dana reses secara transparan, termasuk alur distribusi hingga pelaksanaan di lapangan.
Jika tidak, kecurigaan publik akan semakin liar dan berpotensi menyeret lebih banyak pihak.
“Kalau bersih, buka saja semua datanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.
AMI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga terang benderang. Bagi mereka, ini bukan sekadar dugaan, tapi ujian integritas lembaga legislatif di mata rakyat. (sumber: kawalsurabaya.com)
Editor : Redaksi
