SURABAYA- Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, sejumlah catatan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Pahlawan menjadi sebuah refleksi. Salah satunya disampaikan Komisi A DPRD Kota Surabaya yang membidangi pemerintahan dan hukum serta kesra.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyampaikan evaluasi tersebut yang mencakup layanan administrasi kependudukan, pengelolaan sampah, penertiban pedagang kaki lima (PKL), Program Kampung Pancasila, hingga tata kelola parkir.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah. Jangan sampai bagus di sistem, tetapi warga masih kesulitan di lapangan,” kata Yona usai upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Menurut dia, layanan administrasi kependudukan melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) patut diapresiasi. Namun, tingkat pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak warga.
“Artinya masih ada lebih dari separuh warga yang belum terlayani secara optimal. Sosialisasi harus benar-benar menyentuh masyarakat yang belum paham teknologi,” tutur dia.
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu juga menilai kualitas pelayanan dipengaruhi kesiapan sumber daya manusia di tingkat bawah. Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kemampuan operator dan petugas pelayanan di kelurahan maupun RW.
“Jangan sampai pelayanan cepat hanya terjadi di pusat kota. Warga di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama,” tegasnya.
Selain adminduk, dia memberikan perhatian terhadap Program Suroboyo ASRI yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia ASRI. Menurut dia, semangat menjaga kebersihan kota harus dibarengi sistem pengelolaan sampah yang mampu menjawab persoalan di lapangan.
“Kami mendukung Program Suroboyo ASRI, tetapi faktanya dalam beberapa waktu terakhir masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik yang perlu segera ditangani,” katanya.
Dia mengaku menerima laporan adanya penumpukan sampah rumah tangga di permukiman maupun depo yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sementara. Bahkan, di beberapa lokasi sampah dilaporkan meluber hingga ke area pelataran depo.
“Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar tidak terjadi overload,” katanya.
Di sektor penegakan perda, dia mengapresiasi pendekatan humanis Satpol PP dalam melakukan penertiban. Namun, dia mengingatkan bahwa penertiban harus dibarengi program lanjutan yang jelas.
“Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi. Masyarakat harus tahu kawasan yang ditertibkan akan difungsikan untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga,” katanya.
Menurut dia, lokasi pascapenertiban tidak boleh dibiarkan kosong karena berpotensi memunculkan kembali aktivitas lama. Penataan PKL, lanjutnya, harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dia juga menyinggung Program Kampung Pancasila yang dinilai memiliki semangat baik dalam memperkuat harmoni sosial. Namun, keberhasilannya harus diukur melalui indikator yang jelas.
“Harus ada ukuran apakah keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu, persoalan parkir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Menurut dia, digitalisasi parkir harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan juru parkir di lapangan.
“Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, dan sikap melayani yang baik. Jangan hanya dituntut setor, tetapi tidak diberikan pembinaan yang memadai,” kata dia.
Momentum HJKS ke-733, lanjut dia, harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri terhadap berbagai capaian yang telah diraih. Menurut dia, keberhasilan pembangunan kota pada akhirnya diukur dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan dirasakan seluruh warga Surabaya,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
