Dua Kecamatan di Sidoarjo Akan Menerapkan PPKM Skala Mikro

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat pertemuan di Forkopimda Sidoarjo membahas PPKM Skala Mikro di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. | (Istimewa)
Rapat pertemuan di Forkopimda Sidoarjo membahas PPKM Skala Mikro di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. | (Istimewa)

i

BACASAJA.ID - Kabupaten Sidoarjo berencana menerapkan PPKM Skala Mikro di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Sidoarjo dan Kecamatan Waru. Hal ini adalah arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan untuk melakukan PPKM di level desa kelurahan.

Pasalnya selama Jilid I-II masih belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Bahkan kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 1 juta.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada satu RT dengan jumlah positif mencapai 5 orang. Wilayah kecamatan Sidoarjo (zona orange) kasus tertinggi. Di Desa Suko warga yang terpapar paling banyak di dua blok dengan pasien positif 6 orang. Jumlah total di desa ada 11.

BACA JUGA: Di Sidoarjo, dr Tirta: Kembalikan Kebijakan Melawan Covid ke Daerah

Kemudian di desa Bluru kidul yaitu perumahan Bluru permai, jumlah pasien positif ada 12 orang positif. 10 diantaranya ada di perum Bluru permai.

Wilayah kecamatan waru (zona orange) desa pepelegi ada di perumahan Jatisari. Jumlah pasien positif ada 18 orang positif terdapat 10 orang ada di perum Jatisari Permai.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat untuk menentukan sasarannya. Dua kecamatan tersebut nantinya yang akan melaksanakan PPKM skala mikro.

"Saya tadi rapat dengan Forkopimda untuk menentukan sasarannya. Setelah itu saya minta cocokkan dengan Dinkes dan Puskesmas, sudah clear. Di dua kecamatan itu nanti yang melakukan PPKM mikro tingkat RT RW," ujar Hudiyono, Senin (8/2/2021).

BACA JUGA: Jatim Siapkan Kampung Tangguh, Embrio PPKM Mikro

Dalam penerapannya nanti, dua kecamatan itu akan mendapatkan bantuan pendanaan dari Forkopimda. Selainitu dana bantuan desa akan digunakan untuk melalukan tracing, testing dan treatmen (3T).

"Dari sisi pendanaan ada dari forkopimda. Bisa menggunakan dana bantuan desa, kelurahannya sempat meminta regulasi yang jelas supaya bisa menggunakan dana desa nantinya," kata Cak Hud sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Syaf Satriawaran mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan breakdown mengenai angka pasti pasien dan penularan di tingkat RT RW.

"Angka pastinya belum ada. Kalau berdasarkan perhitungan kita gak nemu yang masuk zona oranye. Lainnya hanya di zona kuning, jadi nanti ya melakukan surveilans aktif. Pemeriksaan rapid. Kita lebih banyak 3T," katanya.

BACA JUGA: PPKM Jilid II di Sidoarjo, Pelanggar Prokes Turun Hampir 100 Persen

Nantinya, setelah mengetahui jumlah pasti angka penularan dan pasien di dua kecamatan tersebut maka proses PPKM Mikro bisa dijalankan di tingkat

"Jadi nanti setelah ditetapkan dua kecamatan, turun ke RT RW untuk melakukan di tracing. Kita kerjakan dulu RT RW nya. SK PPKM merujuk harus mendapatkan perlakuan khusus di dua kecamatan itu RT RW mana saja yang akan menjalankannya," jelasnya. (ads/rg4)

Berita Terbaru

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat tak hanya bermodal kekuatan fisik maupun keterampilan tugas, melainkan juga…

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

SURABAYA - Laporan masyarakat melalui hotline "Lapor Cak Eri" berhasil membongkar dugaan pungutan liar (pungli) terhadap calon pedagang di Sentra Wisata…

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

JAKARTA– KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh p…

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Ditlantas Polda Sulbar Uji Coba Aplikasi E‑Teguran, Langkah Awal Digitalisasi Pembinaan

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:16 WIB

POLDA SULBAR- Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat melaksanakan uji coba penerapan aplikasi E‑Teguran di depan Gedung BPKB Mamuju, Rabu (2…

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Resmi! Kepala Bea Cukai Kediri Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Importasi PT Blueray

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 15:01 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. P…

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

SILPA APBD Surabaya Rp516,826 Miliar, Anggota DPRD dari Nasdem ini Malah Curiga, Ada Apa?

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 14:54 WIB

SURABAYA- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti perencanaan pembiayaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 usai mengikuti…