Satpol PP Gresik Bongkar Reklame tak Berijin dan Non Pajak

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Petugas Satpol PP Gresik menurunkan reklame yang rusak yang membahayakan pengguna jalan di jalan Veteran, Jumat (19/2/2021). (TBK/Bacasaja.id)
Petugas Satpol PP Gresik menurunkan reklame yang rusak yang membahayakan pengguna jalan di jalan Veteran, Jumat (19/2/2021). (TBK/Bacasaja.id)

i

BACASAJA.ID - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bergerak untuk menertibkan reklame yang dinilai menganggu serta membahayakan pengguna jalan di beberapa titik di kota Gresik, Jumat (19/2/2021).

Ada sekitar delapan reklame non pajak yang ditertibkan, termasuk reklame milik Badan Pusat Statistik (BPS) dan reklame sebuah partai politik.

Kepala Satpol PP Gresik, Abu Hasan mengatakan ada banyak reklame yang sudah rusak bahkan mengganggu hingga bisa membahayakan para pengguna jalan, terutama reklame tidak berizin, reklame yang dipasang tidak pada tempatnya yang bisa membuat gangguan Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum).

"Kami menertibkan reklame yang tidak berijin, reklame yang sudah rusak dan membahayakan para pengendara, juga reklame yang dipasang tidak pada tempatnya sehingga bisa mengganggu Trantibum," kata Abu Hasan.

Sementara Kepala Bidang Penegakan Perundang - undangan Satpol PP Gresik, Fransiska Dyah Ayu P menjelaskan ada banyak reklame yang sudah rusak, tentu itu sangat tidak bagus untuk kota ini dan akan ditertibakan sesering mungkin.

Selain itu penertiban itu sebagai proses penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan reklame.

"Karena penertiban reklame tersebut dilakukan agar tidak membahayakan pengguna jalan, juga sesuai dengan Perbup nomer 9 tahun 2016. Ada 8 reklame yang kami bersihkan non pajak," ujar Fransiska.

Fransiska Dyah Ayu melanjutkan sepanjang tahun 2020 lalu, Satpol PP telah menertibkan sebanyak 1.917 reklame yang tidak berijin. Dari penertiban itu, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran.

Sedangkan untuk hukuman atau sanksinya, lanjut Fransiska sesuai Perbup untuk pelanggaran reklame yang isidentil akan dipanggil dan dilepas dengan pernyataan bermateri pemiliknya.

Sama dengan reklame tetap, juga akan dipanggil pemiliknya untuk pemberian sanksi. Misalkan reklame tetap seperti videotron atau reklame yang dipasang di tiang bangunan tetap tapi tidak ada ijinnya baru dipanggil pemiliknya.

"Karena reklame insidentil saja maka hanya dilepas dan diamankan di kantor Satpol PP Gresik. Tapi untuk reklame seperti videotron atau reklame tetap yang tidak berijin, kita akan panggil pemiliknya," jelasnya. (TBK/rg4) 

Berita Terbaru

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa…

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

JAKARTA- Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah…

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri …