BACASAJA.ID - Dugaan adanya mafia anggaran di jajaran DPRD Bojonegoro mulai mencuat. Saat ini, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bojonegoro mulai mendalami adanya jual beli proyek anggaran dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Bojonegoro di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Sedikitnya ada 13 orang saksi yang sudah dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro.
Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Iwan Hari Poerwanto membenarkan pihaknya tengah mendalami adanya laporan jual beli proyek tersebut.
“Kita masih tahap proses pemeriksaan terhadap para saksi,” ujar AKP Iwan Hari Poerwanto, Rabu (24/2/2021).
Ditambahkan, proses pemeriksaan saat ini masih tetap berlanjut. Sejumlah saksi baru juga akan dimintai keterangan untuk mengungkap kebenaran adanya dugaan jual beli proyek yang diusulkan oleh anggota DPRD. (ysf/rg4)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Kamis, 22 Okt 2026 14:24 WIB
Kamis, 22 Okt 2026 14:24 WIB
POLDA SULBAR – Polda Sulbar secara resmi menerbitkan mutasi 223 personel bintara untuk memperkuat jajaran kepolisian di tingkat wilayah. Langkah strategis ini t…
Kamis, 22 Okt 2026 13:30 WIB
Kamis, 22 Okt 2026 13:30 WIB
Estimasi pelaksaannya, yaitu November akhir atau awal Desember 2026.…
Kamis, 22 Okt 2026 10:39 WIB
Kamis, 22 Okt 2026 10:39 WIB
Polda Sulbar – Keimanan dan profesionalisme menjadi dua pilar penting dalam tugas kepolisian khususnya di Sulbar. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan R…
Kamis, 22 Okt 2026 09:26 WIB
Kamis, 22 Okt 2026 09:26 WIB
POLDA SULBAR- Terlihat pemandangan berbeda dari kegiatan operasi pemeriksaan kendaraan yang dilakukan Polantas Polda Sulbar bersama Samsat dan Jasa Raharja…
Kamis, 22 Okt 2026 09:22 WIB
Kamis, 22 Okt 2026 09:22 WIB
SURABAYA – Persoalan status tanah dan sulitnya akses air bersih menjadi keluhan warga Warugunung, Kota Surabaya. Selain mempertanyakan lahan yang diklaim masuk …
Rabu, 21 Okt 2026 14:43 WIB
Rabu, 21 Okt 2026 14:43 WIB
SURABAYA – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mendorong reformasi birokrasi d…