BACASAJA.ID - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka suara menanggapi isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang belakangan menjadi perhatian publik.
SBY menegaskan, Partai Demokrat bukan untuk diperjualbelikan. Bahkan, SBY menyebut kepengurusan partai dari tingkat pusat sampai level daerah bakal terancam posisinya jika gerakan pengambilalihan Partai Demokrat sukses dieksekusi.
SBY kembali menegaskan, pada gerakan pengambilalihan itu, bukan cuma posisi ketua umum dan jajaran pengurus pusat yang dibidik, tetapi juga jajaran pengurus daerah.
Mereka, sambung SBY, bakal digantikan dengan kader dari luar partai, maupun kader dan mantan kader yang bermasalah.
"Pada gilirannya keseluruhan pengurus Partai Demokrat di seluruh Tanah Air juga akan diobrak abrik," tegas SBY dalam keterangannya di sebuah unggahan video yang dirilis, Rabu (24/2/2021).
SBY menambahkan, jika para pemberontak partai bisa menguasai posisi ketum partai, maka posisi di daerah juga bakal dengan mudah diganti, bahkan hingga sampai tingkat ranting dan anak ranting.
"Mereka juga bakal dengan mudah mudah mem-PAW anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan selera dan keinginan para pelaku gerakan itu," tukas SBY. (snd/rg4)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB
Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB
LAMONGAN – Insiden medis darurat menimpa belasan pekerja di kawasan industri Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 19 karyawan PT Bumi Menara Internusa (…
Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB
Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB
SURABAYA- Kota Surabaya ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota percontohan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang …
Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB
Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB
JAKARTA- Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi…
Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB
Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi E-KTP, Paulus T…
Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB
Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB
SURABAYA- Predikat Kota Layak Anak (KLA) yang disandang Kota Surabaya bukan sekadar piagam penghargaan administratif. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya,…
Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB
Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…