BACASAJA.ID - Kisruh di Partai Demokrat membuat mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tergilitik ikut menyoroti. Menariknya, politikus yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menyebut adanya pertarungan jenderal bintang empat melawan mayor.
Hal itu mengarah pada perseteruan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) lalu.
Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI dan berpangkat Jenderal TNI di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tak lain ayah dari AHY. Sedang AHY keluar dari TNI dengan pangkat terakhir Mayor, yang saat itu akan mengikuti kontestasi di Pilkada DKI Jakarta.
”Jenderal Bintang 4 Vs Mayor. Kalau Jenderal menang ya wajar. Tapi kalau sang mayor menerjang jenderal dan menang itu hebat…! Bisa2 semua pangkat di atas mayor di tiadakan,” cuit Fahri Hamzah di akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (8/3/2021).
Mantan politisi PKA ini mengingatkan kepada siapapun untuk melawan setiap bentuk kezaliman. “Tapi kalau anda dizalimi, tugas anda melawan!” sebut Fachri.
Ia menambahkan, apa yang terjadi di Partai Demokrat harus menjadi momentum evaluasi total tentang partai politik. ”Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan. Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi Negara sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat bertanya, “Kami diurus siapa?” ungkap Fahri dalam ciutannya.
Sementara itu, pengurus pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia akan mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hari ini. Hal ini disampaikan anggota Majelis Tinggi Demokrat, Syarief Hasan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu malam (7/3).
Menurut Syarief, pihaknya akan mendatangi kantor Menteri Yasonna Laoly pada Senin pagi (8/3) untuk menyampaikan sikap menghadapi Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum.
"Ya kita besok (Senin hari ini, red) akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kita miliki dari sisi legalitas, sesuai dengan AD/ART," ujar Syarief.
Nantinya, kedatangan DPP ke Kemenkumham akan menunjukkan bahwa KLB versi Deli Serdang adalah abal-abal dan tidak sah karena di luar konstitusi AD/ART Partai Demokrat.
"AD/ART sama halnya dengan UUD 1945 kalau kita bernegara dan semuanya itu mengikat. Jadi kalau ada pelanggaran di luar AD/ART, itu sama dengan melanggar hukum, itu yang akan kita sampaikan besok," terang Wakil Ketua MPR RI. (jta/nt)
Editor : Redaksi
