BACASAJA.ID - Bola panas api konflik internal Partai Demokrat terus menggelinding. Hampir padam karena nasib hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang berada di tangan Kemenkumham, api bola panas itu lantas kembali membesar disulut kasus Hambalang yang menyeret nama Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Adalah kubu Demokrat KLB besutan Moeldoko yang menghembuskan isu Ibas diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. dalam sebuah konferensi pers di Hambalang Sport Center, Citereup, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 Maret 2021 lalu.
Baca Juga: Kepengurusan Moeldoko Ditolak, PD AHY: Mereka seperti Layangan Putus
Merespon tudingan itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Mallarangeng, menyebut, langkah konferensi pers Hambalang yang menyeret nama Ibas sebagai pengalihan isu.
Pasalnya, menurut Andi, Demokrat KLB adalah ilegal labtaran tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat 2020.
“Itu hanya pengalihan isu. Pak Moeldoko dan pengusung KLB Deli Serdang abal-abal itu tak sanggup menerangkan kepada publik kalau KLB mereka itu bukan abal-abal," tukas Andi, Sabtu (27/3/2021).
Baca Juga: Kepengurusan Moeldoko Ditolak, PD AHY: Mereka seperti Layangan Putus
Andi lantas melanjutkan, Ibas sejatinya tidak berhubungan dengan kasus Hambalang. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengambil alih panji Demokrat dari genggaman Anas Urbaningrum, adalah demi menyelamatkan kapal partai yang nyaris karam.
"Lha, sekarang mereka malah menyerang secara sporadis terhadap SBY, AHY, dan Ibas. Hambalang itu tidak ada kaitan dengan Ibas. Kalau Pak SBY, beliau menyelamatkan partai karena Anas yang waktu itu jadi ketum, terlibat masalah hukum," ungkap Andi.
Baca Juga: Pemerintah Umumkan Nasib Partai Demokrat Besok, Bagaimana Peluangnya?
Disinggung tentang dirinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga waktu kasus Hambalang mencuat, Andi mengaku kalau dirinya waktu itu langsung mundur dan mengikuti proses hukum yang menyeretnya. Ujungnya, oleh pengadilan, Andi divonis empat tahun penjara.
"Saya dianggap tidak melakukan pengawasan dengan baik sebagai Menpora. Makanya itu saya dihukum empat tahun penjara. Tapi saya tidak diminta untuk mengembalikan uang satu rupiah pun," tegas Andi. (pwj)
Editor : Redaksi
