Tilang Elektronik di Kalsel mulai Diterapkan pada 27 April

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kapolda Kalsel Rikwanto saat memberii keterangan pers kepada awak media.
Kapolda Kalsel Rikwanto saat memberii keterangan pers kepada awak media.

i

BACASAJA.ID - Polri luncurkan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik tahap pertama secara nasional pada hari ini, Selasa 23 Maret 2021. Ada 244 kamera tilang elektronik yang terpasang di 12 Polda jajaran di Indonesia.

12 Polda jajaran tahap pertama terapkan tilang elektronik tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Barat, Kemudian Polda Jambi, Polda Lampung, Polda DIY, Polda Riau, dan 1 Polda Banten.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition.

Launching yang digelar secara virtual ini juga ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan turut diikuti oleh Polda Kalsel dan Forkopimda melalui zoom meeting yang berlangsung di Aula Mathilda Batlayeri Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengatakan, untuk Provinsi Kalsel, program E-TLE akan dilaunching dalam Tahap II pada tanggal 27 April 2021 mendatang.

"Untuk sementara kita masih melakukan uji coba di kota Banjarmasin. Ada tiga titik sebaran kamera ETLE. Yaitu di Traffic Light Jalan Pangeran Samudera, Traffic Light Jalan Lambung Mangkurat, dan Traffic Light Jalan A.Yani Km.6 Banjarmasin," kata Irjen Rikwanto kepada awak media di Mapolda Kalsel, Selasa (23/3).

Menurut Rikwanto, penerapan mekanisme tilang elektronik ini akan memudahkan petugas dalam menindak pelanggar lalu lintas.

"Apabila program ETLE dapat berjalan dengan optimal tentu diharapkan mampu untuk mengurangi adanya potensi penyimpangan di lapangan, baik yang dipicu oleh pelanggaran maupun petugas di lapangan (tindakan transaksional),” terang Kapolda Kalsel.

Untuk membangun sistem ETLE ini, kata Rikwanto, tentunya Polri tidak bisa bergerak sendiri, perlu adanya sinergitas antara stakeholders terkait demi meningkatkan kualitas penggunaannya, mengingat sistem ini memerlukan sarpras dan anggaran yang tidak sedikit.

"Saya memberi apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait baik Pemerintah Daerah, DPRD, maupun TNI yang telah membantu mensukseskan program E-TLE," tandasnya.

Sementara itu Pj. Gubernur Kalsel Safrizal ZA selaku pihak Pemerintah Daerah memberi dukungan penuh atas penerapan E-TLE di sejumlah titik di wilayah Provinsi Kalsel.

Ia juga berjanji akan memberikan bantuan berupa penyiapan tempat, kamera, serta yang lebih penting adalah menyiapkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi penerapan E-TLE.

"Data-data yang diperlukan Kepolisian dalam penerapan E-TLE juga dirasa penting untuk dipersiapkan, karena E-TLE merupakan sistem online sehingga semua data diperlukan dan akan dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah," ucap Safrizal.

Selain itu terkait anggaran khususnya dalam pengadaan kamera E-TLE, Pemerintah Daerah juga akan membantu Polda Kalsel.

“Semoga program ini dapat terus berjalan dan terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkas Pj. Gubernur Kalsel. (Ed)

Berita Terbaru

Diduga Keracunan, 19 Karyawan Pabrik Seafood PT Bumi Menara Internusa Lamongan Dilarikan ke RS

Diduga Keracunan, 19 Karyawan Pabrik Seafood PT Bumi Menara Internusa Lamongan Dilarikan ke RS

Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB

LAMONGAN – Insiden medis darurat menimpa belasan pekerja di kawasan industri Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 19 karyawan PT Bumi Menara Internusa (…

Surabaya Jalankan Pilot Project Perlinsos Digital, Libatkan Lebih dari 12 Ribu Agen Pendamping

Surabaya Jalankan Pilot Project Perlinsos Digital, Libatkan Lebih dari 12 Ribu Agen Pendamping

Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB

SURABAYA- Kota Surabaya ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota percontohan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang …

Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG

Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG

Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB

JAKARTA- Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi…

KPK Sambut Positif Putusan Pengadilan Singapura, Ekstradisi Paulus Tannos Segera

KPK Sambut Positif Putusan Pengadilan Singapura, Ekstradisi Paulus Tannos Segera

Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi E-KTP, Paulus T…

Komitmen Nyata Pemkot Surabaya: Wujudkan Kota Layak Anak Lewat Sistem Perlindungan yang Responsif dan Humanis

Komitmen Nyata Pemkot Surabaya: Wujudkan Kota Layak Anak Lewat Sistem Perlindungan yang Responsif dan Humanis

Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB

SURABAYA- Predikat Kota Layak Anak (KLA) yang disandang Kota Surabaya bukan sekadar piagam penghargaan administratif. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya,…

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…