Kisruh PBB di Tulungagung, Masyarakat Patahkan Klaim AKD soal NJOP

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Warga Tulungagung tak keberatan dengan kenaikan PBB tahun ini
Warga Tulungagung tak keberatan dengan kenaikan PBB tahun ini

i

BACASAJA.ID- Permasalahan kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berimbas dengan kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi topik hangat di Tulungagung akhir-akhir ini.

Kenaikan NJOP ini mendapat perlawanan dari AKD (Asosiasi Kepala Desa) di Tulungagung. Bentuk penolakan itu diwujudkan dengan tidak mengedarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) PBB oleh pemerintah desa kepada warganya.

Pemkab melawan boikot ini dengan melaunching tempat pembayaran PBB. Masyarakat tetap bisa membayar PBB tanpa melalui perangkat desa.

Warga bisa membayar PBB melalui Bank yang ditunjuk, Kantor Pos, Bumdes atau melalui paltform belanja online. AKD mengklaim seluruh Kades tetap konsisten dengan komitmen penolakan ini.

Namun benarkah seluruh Pemerintah Desa sejalan dengan langkah AKD ini? Nyatanya masyarakat tidak keberatan dengan kenaikan PBB ini. Mereka legowo dengan kenaikan ini dan menganggap sebagai hal yang wajar.

Seperti diungkapkan oleh Suparni, warga Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru. Kakek 74 tahun yang dulunya bekerja sebagai tukang becak ini menerima dengan lapang dada kenaikan PBB.

“Sudah lebih dari 6 tahun enggak naik, kalau naik ya wajar,” ujarnya saat menerima SPPT dari petugas pemungut PBB di rumahnya, Rabu (24/3/21).

Hal senada diungkapkan Sukarno, pajak sangat penting bagi pembangunan di desa. Apalagi kenaikan pajak tak terlalu besar. Tahun lalu PBB yang harus dibayarnya sebesar sekitar 35 ribuan. Tahun ini menjadi sekitar 50 ribu.

Sepakat dengan Suparni, Sulam pemilik depot sate kambing juga membayar PBB tahunanya. Bukanya naik, PBB yang dibayarkan justru mengalami penurunan.

Sementara itu Camat Kedungwaru, Hari Pratijon yang melihat pembagian SPPT ke rumah warga mengatakan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Kedungwaru menerima kenaikan ini, meski ada beberapa catatan.

Catatan itu dituangkan dalam nota kesepakatan antara pihak Kades dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung.

“Salah satu nota kesepakatan itu adalah mulai Rabu (24/3/21) serentak menyampaikan SPPT yang diterima Pemdes kepada wajib pajak,” kata pria yang akrab disapa Yoyok itu.

Di Kecamatan Kedungwaru ada sekitar 34 ribu SPPT. Yoyok menjelaskan, dengan kenaikan NJOP ini justru sebenarnya masyarakat diuntungkan.

Dengan kenaikan NJOP, maka harga tanah milik warga juga mengalami kenaikan. Dirinya mengibaratkan harga sebuah baju yang awalnya hanya 5 ribu, lalu naik menjadi 7 ribu, maka pemilik pasti senang.

“Ada beberapa aspek yang positif, salah satunya harga objek (tanah) pasti naik,” katanya.

Pihaknya menargetkan seluruh SPPT di Kecamatan Kedungwaru tersampaikan ke wajib pajak selambatnya 2 Minggu kedepan. Jika nantinya warga keberatan dengan kenaikan PBB ini, bisa mengajukan keberatan kepada Pemkab Tulungagung.

“Nanti bisa mengajukan keberatan dengan dikoordinir oleh Pemdes,” jelasnya. Keberatan itu akan diajukan ke Bapenda untuk diverifikasi dan direvisi. Terakhir dirinya menegaskan jika kenaikan ini menguntungkan bagi warga. Apalagi kenaikan PBB tidak terlalu tinggi (Noyo/JP).

Berita Terbaru

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

JAKARTA- Polri mulai mendalami dugaan penyelundupan cip kecerdasan buatan (AI) produksi Nvidia dari Amerika Serikat (AS) menuju China dengan menggunakan…

Ketua FKUB Kota Probolinggo Kenalkan Program Moderasi Beragama di Forum Nasional Mimika

Ketua FKUB Kota Probolinggo Kenalkan Program Moderasi Beragama di Forum Nasional Mimika

Rabu, 18 Nov 2026 10:30 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 10:30 WIB

BACASAJA.ID — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mendorong transformasi FKUB menjadi infrastruktur sosial perdamaian yang …

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

SURABAYA – Ditresiber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor d…

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…