Camat dan Lurah di Surabaya Diminta Percepat Update Data Warga MBR

author bacasaja.id

- Pewarta

Kamis, 25 Mar 2021 19:30 WIB

Camat dan Lurah di Surabaya Diminta Percepat Update Data Warga MBR

i

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno saat mendampingi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji

BACASAJA.ID - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno meminta kepada Camat dan Lurah untuk mempercepat pelayanan program Pemkot Surabaya kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Anas, usai bertemu dengan warga RT 3 RW 3, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo Surabaya, Kamis (25/3/2021)

Baca Juga: Hindarkan Masyarakat Dari Jeratan Pinjol, BPR SAU Surabaya Tawarkan Bunga Kredit Lebih Rendah

Pada pertemuan itu, Anas Karno juga mendampingi langsung Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji yang melakukan sapa warga dan sosialisasi program kerja Pemkot Surabaya.

"Pertemuan antara Cak Ji bersama warga Gebang Putih tersebut, untuk menyosialisasikan beberapa program yang ada di Pemkot Surabaya, termasuk melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan DTKS," terang Anas Karno.

"Lalu penjelasan lainnya, BPJS Kesehatan kelas tiga bagi warga Surabaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," sambungnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini kembali menegaskan, agar Luhar dan Camat segera mengupdate data warga yang dikategorikan sebagai warga MBR.

Baca Juga: Eri Cahyadi Sharing Optimalisasi PAD Bersama Wali Kota Lubuk Linggau

"Untuk MBR mengupdate data warganya, agar bisa segera dilakukan intervensi," tegasnya.

Menurutnya, Camat dan Lurah harus lebih pro aktif dalam memberikan pemahaman, maupun menyelesaikan persoalan warganya.

"Kalau mereka (warga) mengadu, cukup di tingkat lurah dan camat. Mereka bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada di Surabaya," katanya.

Baca Juga: Pemilihan Cak dan Ning Cilik Surabaya Kembali Digelar, Lahirkan Generasi Emas Berkarakter dan Berbudaya

Sementara itu, Yanto, Ketua RT 3 RW 3, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo Surabaya, meminta agar Camat dan Lurah membantu melakukan pengecekan ulang dari data warga yang menerima bantuan.

"Masalah data bantuan ini harus di data kembali. Karena banyak yang salah sasaran. Tolong lalukan pengecekan atau mungkin di data ulang. Saya harap ada wewenang untuk kebijakan ini," kata Yanto. (byta)

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU