Catat! Tidak Semua Kategori Sakit Dicover Berobat Gratis di Surabaya

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita

i

BACASAJA.ID - Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis bermodal KTP bagi warga Kota Surabaya, terdapat satu kategori yang tidak dapat mengikuti program ini.

“Yang tidak termasuk, misalnya yang menyakiti diri sendiri. Kayak minum cukrik (minuman keras) atau bunuh diri,” ujarnya, saat di konfirmasi, Minggu (4/4/2021).

Menurutnya, karena menyakiti diri sendiri, otomatis biaya kesehatannya tidak dapat ditanggung. Namun, jika warga itu menyakiti diri sendiri karena ada penyakit jiwa, maka akan ditanggung.

“Misalnya, ada warga kena skizofrenia (salah satu jenis penyakit kesehatan mental) lalu menyakiti diri sendiri, itu tetap ditanggung,” jelasnya.

Lanjutnya, semua kebutuhan dan pelayanan kesehatan program ini akan secara otomatis menjadi peserta BPJS kelas 3 dan ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Akan tetapi, peserta yang hendak mengikuti program ini tidak boleh naik ke kelas 1 atau 2.

“Begitu naik kelas, maka tidak tercantum sebagai peserta lagi. Tergantung dari warga, mau di kelas 3 atau bagaimana. Kelas 3 kalau kuota kamar tidak memadai bisa di titipkan di kelas 2, klaimnya tetap kelas 3 sampai ada kamar,” terangnya.

Untuk anggarannya sendiri, Feny sapaan akrabnya,menjelaskan Dinas Kesehatan Surabaya sudah menyiapkan Rp 400 Miliar. “Anggarannya kurang lebih sekitar 400-an kalau kita hitung,” unggapnya.

Pendataan pun telah dilakukan. Hingga kini, sudah 96 persen warga Surabaya yang terdata program ini. Sebab, program ini tidak bisa dilakukan bila pendataan masih di bawah 95 persen.

“UHC itu pasti yang sudah didata di atas 95 persen. Surabaya sekarang sudah 96,34 persen. Jadi sekitar 1 juta. Kalau di bawah 95 persen, nggak bisa,” pungkasnya. (byta)

Berita Terbaru

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

PONOROGO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi…

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD…

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp240,2 triliun pada 2027 untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat menjangkau 72,4 juta…

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Sulawesi Barat kembali bergulir. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 tanggal…

Nuron Wahid Diincar? KPK Bakal Dalami Dugaan Aliran Uang kepada Pansus Haji DPR

Nuron Wahid Diincar? KPK Bakal Dalami Dugaan Aliran Uang kepada Pansus Haji DPR

Kamis, 03 Sep 2026 21:52 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 21:52 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kepada Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Tujuannya u…