5,51% Anak Alami Stunting, Pemkab Tulungagung Gelontor Rp 300 Miliar

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo menandatangani MoU penanganan stunting
Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo menandatangani MoU penanganan stunting

i

BACASAJA.ID - Sekitar 5,51 persen anak di Tulungagung masih mengalami stunting. Kondisi stunting menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Dikutip dari situs Kemenkes, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo selepas Rembug Stunting mengatakan masalah stuntiing harus segera diselesaikan dan merupakan program prioritas utama Pemerintah.

Penanganan stunting merupakan program nasional untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia), mulai anak dari kandungan hingga tumbuh dewasa. “Stunting ini sesuatu yang harus diperangi, kita mengadakan suatu gerakan ditekan seminimal mungkin, syukur kalau menuju zero increase,” kata Maryoto, Senin (19/4/2021).

Untuk penanganan ini membutuhkan gerakan dari berbagai pihak. Ada beberapa langkah yang diambil untuk penanganan stunting ini. Diantaranya penyediaan sarana kesehatan, perbaikan gizi, penjagaan kesehatan, dan edukasi pada ibu dan balita.

“Balita nanti tertangani dengan baik, sehingga menghasilkan generasi yang baik,” jelasnya.

Meski demikian, Bupati akui selama pandemi Covid-19 penanganan stunting ada hambatan. Misalnya dihentikannya layanan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) lantaran dianggap menimbulkan kerumunan.

“Memang semuanya punya dampak, tapi diambil yang mempunyai dampak lebih tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Maryani paparkan besaran anak yang terkena stunting. Dari data timbang pada tahun 2019 ada2.990 anak alami stunting, jumlah ini alami penurunan sebanyak 3 persen pada tahun 2020 menjadi 2.901 anak atau 5,51 persen dari jumlah total anak.

Ada 5 Kecamatan dengan angka stunting tertinggi, yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Sendang, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Pakel.

“Program (penanganan) stunting sudah didukung dengan 15 OPD terkait, dengan anggaran melekat kira-kira 300 milyar rupiah,” jelasnya.

Anggaran itu bersumber dari APBD Tulungagung. Nantinya akan ada anggaran tersendiri dari APBN (pusat) untuk penanganan stunting. Sesuai surat edaran Bappenas, Tulungagung merupakan daerah locus penanganan stunting.

Untuk tahun 2021 ada 10 desa yang menjadi locus (lokasi) pencegahan stunting. Desa-desa itu antara lain Desa Pakel, Desa Pucung Lor yang berada di Kecamatan Ngantru. Desa Bangunmulyo dan Desa Tamban di Kecamatan Pakel.

Lalu Desa Sambijajar dan Desa Mirigambar di Kecamatan Sumbergempol. Desa Gondosuli, Desa Gondang dan Desa Macanbang di Kecamatan Gondang. Terakhir Desa Tunggulsari di Kecamatan Kedungwaru.

“Pada desa-desa itu kita harus instensif melakukan penanggulangan stunting secara terpadu antar semua pihak,” katanya (Noyo/JP).

Berita Terbaru

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

PONOROGO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi…

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD…

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp240,2 triliun pada 2027 untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat menjangkau 72,4 juta…

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Sulawesi Barat kembali bergulir. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 tanggal…