BACASAJA.ID - Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengingatkan masyarakat agar tidak nekat mudik pada lebaran Idul Fitri tahun ini. Terlebih lagi, terungkap lebih 4.000 pemudik positif Covid-19.
Kusnadi menegaskan kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat dari penularan virus corona.
"Covid-19 belum berakhir, masih ada. Bahkan juga varian-variannya seperti varian India sudah masuk, varian Afrika sudah masuk, Inggris sudah masuk, B117 juga sudah ada. Bukan hanya di Indonesia, tapi Jawa Timur juga sudah ada," papar Kusnadi dikutip Selasa (11/5/2021) dari laman Kominfo Jatim.
Berdasarkan paparan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), lanjut Kusnadi, varian-varian virus baru itu penularan dan reaksinya lebih cepat dibandingkan Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China.
"Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik yang salah satunya untuk mencegah penularan varian virus baru itu. Sebenarnya larangan (mudik) itu ditujukan bagaimana supaya kita itu tidak meninggalkan prokes," jelas pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jatim ini.
Kusnadi menambahkan berkaca pada pengalaman kasus Covid-19 yang terjadi di India. Yakni saat perayaan hari besar keagamaan di India, ribuan warga di sana mengikuti ritual keagamaan di Sungai Gangga tanpa menerapkan protokol kesehatan.
"Jadi setelah selesai perayaan, kasus Covid-19 India justru semakin meningkat. Ini kemudian membawa dampak yang besar sekali bagi India. Nah, apakah kita itu juga akan seperti itu. Inilah yang dijaga oleh pemerintah, jangan kita kemudian sampai mengalami peristiwa yang terjadi seperti di India," paparnya.
Oleh sebab itu, Kusnadi kembali mengingatkan masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak mudik. Namun demikian, bukan berarti larangan mudik ini tidak memperbolehkan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarga.
"Bersilaturahmi dengan keluarga atau tetangga selama lebaran di sekitar rumah masing-masing masih bisa dilakukan. Kalaupun lebaran pasti ada silaturahmi, ya tetaplah gunakan protokol kesehatan dengan baik, untuk menjaga agar Covid-19 ini tidak menjadi lebih parah lagi," tegasnya.
Apalagi, berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, peningkatan kasus Covid-19 terjadi pasca libur panjang. Bahkan, kata Kusnadi, peningkatan kasus ini terjadi hanya dalam hitungan hari dan jam. Sementara untuk menurunkannya, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
"Maka saya mengimbau sebagai Ketua DPRD Provinsi Jatim, ikutilah anjuran pemerintah, larangan pemerintah itu. Mari kita saling menjaga diri, bukan hanya diri kita yang akan kita jaga, tapi juga diri keluarga kita, diri orang tua kita," tuturnya.
Menurutnya seseorang itu tidak dapat mengetahui apakah saat perjalanan mudik aman dan tidak terpapar Covid-19. Meski orang tersebut memiliki daya tahan tubuh yang kuat, tapi bukan berarti orang di sekitarnya mampu bertahan terhadap virus tersebut.
"Begitu kita sungkem kepada orang tua dan kontak dengan orang tua, dimana kita sudah membawa virus, yang akan menjadi korban malah orang tua kita sendiri. Niat kita baik sungkem kepada orang tua, tapi akhirnya tidak sengaja malah kita mencelakakan orang tua kita," paparnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan terkait tempat wisata, Forkopimda Jatim sudah menyepakati kapasitas maksimum saat Idul Fitri 1442 Hijriyah hanya 25 persen saja.
"Ini bisa dilihat dari jumlah tiket yang terjual dari jumlah total seluruh kapasitas. Nantinya, setelah kapasitas terpenuhi, pihak Polri akan melakukan penyekatan di titik-titik tertentu. Jadi kalau sudah nomor polisi L tidak bisa ke kota Batu, nanti akan dilakukan pemutaran kendaraan," jelasnya.
Mantan Menteri Sosial ini mengatakan wisata merupakan satu paket dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Agar sinergitas antar Kepala Daerah dan seluruh elemen tetap terlaksana, dirinya meminta agar ada koordinasi di tingkat bawah. (*)
Editor : Redaksi
