Merasa Jadi Korban PPDB 2021, Ombudsman Jatim Buka Posko Pengaduan

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ombusman RI saat mempersiapkan meja posko pengaduan buat PPDB di Jatim.
Ombusman RI saat mempersiapkan meja posko pengaduan buat PPDB di Jatim.

i

BACASAJA.ID - Ombudsman RI Jawa Timur (Jatim) membuka posko pengaduan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021.

Calon wali murid yang merasa menjadi korban ketidakadilan atas pelaksanaan PPDB dapat melapor ke lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut.

"Setiap tahun Ombudsman mengawasi PPDB khususnya di Jatim. Mengingat, dari tahun ke tahun selalu berulang, masih banyak ditemukan permasalahan," cetus Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin dikonfirmasi, Jumat (18/6/2021).

Salah satu permasalahan PPDB di Jatim adalah tidak sebandingnya jumlah rombongan belajar (rombel) dengan jumlah pendaftar. Data calon siswa tidak akurat karena Dinas Pendidikan kurang maksimal melakukan pemutakhiran data.

"Akibatnya, setiap tahun selalu ada calon siswa yang tidak terakomodir dalam sistem zonasi PPDB. Kasus terbanyak dialami calon siswa tingkat SMP sederajat,’’ jelas Agus.

Di sisi lain, kata Agus perkembangan pembangunan dan area permukiman memunculkan kawasan perumahan baru. Kondisi ini acapkali tidak sesuai dengan ketersediaan ruang dan rombel di sekolah.

Dinas pendidikan seharusnya mengantisipasinya dengan memanfaatkan data pokok pendidikan (Dapodik) SD, yang memuat lengkap alamat peserta didik hingga kelurahan secara akurat.

"Dapodik ini bisa digunakan untuk melakukan maping perbandingan ketersediaan rombel dan jumlah calon siswa dalam penataan zonasi,” ungkapnya.

Selain zonasi, Ombudsman Jatim juga mengawasi praktik maladministrasi yang mengiringi PPDB. Di antaranya, pungutan saat daftar ulang, prosedur PPDB, praktik percaloan, hingga transparansi kuota peserta disabilitas.

Menurut Agus, Ombudsman juga menemukan sekolah yang tidak memberikan fasilitas sarana pengaduan PPDB, atau tersedia sarana pengaduan namun tidak dikelola dengan baik. Padahal, sekolah seharusnya dapat menyediakan sarana pengaduan untuk memfasilitasi keluhan-keluhan calon wali murid saat mengakses layanan tersebut.

"Ombudsman mendorong agar sarana pengaduan PPDB dikelola dengan baik, terutama berkaitan dengan akses aplikasi online yang kerap bermasalah, dapat difasilitasi dengan segera dan responsif agar tidak ada yang dirugikan pada proses PPDB,’’ kata Agus.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Posko Pengaduan PPDB dibuka di Kantor Ombudsman RI Jatim di kawasan Ngagel Timur, Surabaya.

“Pelapor bisa datang atau memanfaatkan layanan pengaduan online kami, yakni melalui call center WA 08111263737 dan email [email protected]’’ jelas Agus. (kmf)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…