Tak Ada Kejelasan Pertemuan Tatap Muka, Begini Sikap DPRD Surabaya

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi sekolah tatap muka di Kota Surabaya
Ilustrasi sekolah tatap muka di Kota Surabaya

i

BACASAJA.ID - Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait sekolah atau pertemuan tatap muka (PTM) di Kota Surabaya. Apalagi, muncul lonjakan kasus positif Covid - 19 dan varian mutasi virus baru.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wirawati, mendorong Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mempersiapkan PTM, dengan melakukan pengecekan sarana dan prasana yang seuai dengan protokol kesehatan.

Namun, Ajeng juga meminta, bahwa Dinas Pendidikan juga harus melihat seluruh kondisi sekolah di Kota Surabaya, mulai dari SD Negeri maupun Swasta, hingga SMP Negeri atau Swasta.

"PTM pada saat ini masih harus dipertimbangkan. Semua kegiatan tetap harus mengikuti arahan gugus tugas Covid-19 dari pusat hingga kota, yang perlu dipastikan ialah kesiapan sarpras sekolah dalam melaksanakan PTM terbatas, semua SMP baik Negeri, swasta dan agama," jelas Ajeng, Selasa (22/6/2021).

Menurut Politisi Gerindra ini, semuanya harus bersinergi dengan baik agar tak ada satupun yang tertinggal. Dia menyarankan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan kesehatan guru dan pekerja lingkungan sekolah.

"Harus sudah di vaksin. Wali murid juga tetap diminta mengumpulkan surat kesanggupan PTM," katanya.

Tak hanya itu, Ajeng juga mengingatkan soal SKB 4 menteri mengenai PTM terbatas, yang harus dikaji ulang sesuai kondisi daerah dan jenis virus yang tengah dihadapi.

"Tetap harus sesuai arahan orang-orang yang berkompeten, yaitu sisi medis dan penyebaran penyakit menular, serta melibatkan epidemiologi. Sehingga jika waktunya tepat, bisa dilaksanakan PTM dengan memperkecil risiko penyebaran c Covid - 19," pungkas Ajeng.(byta)

Berita Terbaru

Diduga Keracunan, 19 Karyawan Pabrik Seafood PT Bumi Menara Internusa Lamongan Dilarikan ke RS

Diduga Keracunan, 19 Karyawan Pabrik Seafood PT Bumi Menara Internusa Lamongan Dilarikan ke RS

Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 19:58 WIB

LAMONGAN – Insiden medis darurat menimpa belasan pekerja di kawasan industri Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 19 karyawan PT Bumi Menara Internusa (…

Surabaya Jalankan Pilot Project Perlinsos Digital, Libatkan Lebih dari 12 Ribu Agen Pendamping

Surabaya Jalankan Pilot Project Perlinsos Digital, Libatkan Lebih dari 12 Ribu Agen Pendamping

Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 19:55 WIB

SURABAYA- Kota Surabaya ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota percontohan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang …

Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG

Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator di Kasus Korupsi MBG

Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 17:14 WIB

JAKARTA- Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi…

KPK Sambut Positif Putusan Pengadilan Singapura, Ekstradisi Paulus Tannos Segera

KPK Sambut Positif Putusan Pengadilan Singapura, Ekstradisi Paulus Tannos Segera

Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 13:14 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi E-KTP, Paulus T…

Komitmen Nyata Pemkot Surabaya: Wujudkan Kota Layak Anak Lewat Sistem Perlindungan yang Responsif dan Humanis

Komitmen Nyata Pemkot Surabaya: Wujudkan Kota Layak Anak Lewat Sistem Perlindungan yang Responsif dan Humanis

Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 13:09 WIB

SURABAYA- Predikat Kota Layak Anak (KLA) yang disandang Kota Surabaya bukan sekadar piagam penghargaan administratif. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya,…

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…