Respon Menteri Sosial Juliari Batubara, Soal OTT KPK di Kementerian Sosial

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Sosial RI Juliari Batubara. ( foto: Redaksi)
Menteri Sosial RI Juliari Batubara. ( foto: Redaksi)

i

BACASAJA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kali ini yang terjaring adalah salah satu pejabat di Kementerian Sosial.

Merespon penangkapan tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengungkapkan, pejabat Kemensos yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpangkat eselon III.

Namun, Juliari enggan menyebutkan jabatan serta nama pejabat yang diamankan penyidik lembaga antirasuah itu.

Juliari belum mau berkomentar banyak soal penangkapan anak buahnya. Kendati begitu, dia memastikan akan mendukung proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di KPK.

"Eselon III. Prinsipnya kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK," kata Juliari, Sabtu (5/12/2020).

Politisi PDIP itu mengatakan, masih memantau perkembangan kasus pejabat di kementeriannya. Sebab, Juliari mengaku saat ini sedang tak berada di Jakarta.

"Kami masih memonitor perkembangannya. Saya kebetulan juga sedang di luar kota," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menangkap pejabat Kementerian Sosial. Penangkapan diduga kuat berkaitan dengan bantuan sosial untuk penanganan wabah Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan penangkapan tersebut yang dilakukan pada Jumat 4 Desember 2020, jelang tengah malam, yaitu pukul 23.00 WIB.

Tidak hanya pejabat Kemensos, KPK juga menangkap beberapa pihak pada pukul 02.00 WIB, Sabtu 5 Desember 2020.

Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, guna pemeriksaan lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," kata Firli. (red/las)  

Tag :

Berita Terbaru

Anggota DPRD Surabaya: Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas, Bukan Setelah Ada Teguran

Anggota DPRD Surabaya: Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas, Bukan Setelah Ada Teguran

Rabu, 05 Agu 2026 07:24 WIB

Rabu, 05 Agu 2026 07:24 WIB

SURABAYA – Keluhan masyarakat terkait minimnya pengamanan proyek pelebaran saluran di Jalan Simorejo Timur menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD Kota S…

Polantas Polda Sulbar: Hadir Sebagai Solusi, Bersihkan Tumpukan Ranting Demi Keselamatan Pengguna Jalan

Polantas Polda Sulbar: Hadir Sebagai Solusi, Bersihkan Tumpukan Ranting Demi Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 05 Agu 2026 07:20 WIB

Rabu, 05 Agu 2026 07:20 WIB

POLDA SULBAR - Kehadiran Polantas di jalan raya bukan hanya untuk mengatur arus lalu lintas, melainkan hadir sebagai solusi nyata bagi setiap gangguan yang…

Warga Terpeleset di Proyek Drainase Ngemplak Sambikerep, Wali Kota Eri Minta Kontraktor Tanggung Biaya Korban

Warga Terpeleset di Proyek Drainase Ngemplak Sambikerep, Wali Kota Eri Minta Kontraktor Tanggung Biaya Korban

Selasa, 04 Agu 2026 19:12 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:12 WIB

SURABAYA- Keselamatan warga menjadi perhatian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah seorang warga terpeleset di sekitar proyek pengerjaan saluran air di Jalan…

Proyek Pelebaran Saluran Simorejo Timur Dikebut, Warga Keluhkan Debu dan Soroti Pengamanan Galian Sedalam 5 Meter

Proyek Pelebaran Saluran Simorejo Timur Dikebut, Warga Keluhkan Debu dan Soroti Pengamanan Galian Sedalam 5 Meter

Selasa, 04 Agu 2026 17:55 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 17:55 WIB

SURABAYA – Proyek pelebaran saluran di Jalan Simorejo Timur, tepatnya di kawasan Pasar Baru RT 1/RW 3, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, terus d…

Kapolda Sulbar Cek Fasilitas Olahraga: Investasi Fisik Prima Demi Pelayanan Maksimal

Kapolda Sulbar Cek Fasilitas Olahraga: Investasi Fisik Prima Demi Pelayanan Maksimal

Selasa, 04 Agu 2026 15:41 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 15:41 WIB

POLDA SULBAR- Di sela kesibukan kegiatan olahraga bersama, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta didampingi Pejabat Utama Polda menyempatkan waktu…

KPK Periksa Anak Eks Wakil Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas

KPK Periksa Anak Eks Wakil Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas

Selasa, 04 Agu 2026 15:37 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 15:37 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muhammad Haykal Ismail Sadad, putra anggota DPR RI Anwar Sadad sebagai saksi. Ia diperiksa terkait dugaan …