BACASAJA.ID - Sebanyak dua penghargaan diboyong Pemprov Jatim pada ajang Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2021 yang digelar secara hybrid di The Westin Hotel & Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (1/7/2021).
Dari lima kategori penghargaan, Jawa Timur menyabet penghargaan terbaik I di dua kategori yang antara lain kategori komitmen pengawasan dan pengendalian, dan ketegori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun.
Baca Juga: Deni Wicaksono: Pemprov Harus Kawal Sengketa 13 Pulau Antara Trenggalek dan Tulungagung
Atas prestasi tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa bersyukur sekaligus mengapresiasi kinerja pengelolaan kepegawaian di tubuh Pemprov Jatim.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pelecut spirit dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang professional, tanggap serta adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika.
“Ini adalah buah kerja keras dan totalitas kinerja seluruh ASN Pemprov Jatim yang senantiasa mengedepankan profesionalitasnya dalam memberikan layanan kepada publik. Jangan berpuas diri, karena prestasi semacam ini sesunggunya adalah cambuk agar kita bisa berlari lebih kencang lagi,” ujar Khofifah di sela-sela aktivitas isolasi mandiri di Kota Surabaya, Kamis (1/7).
Baca Juga: Tim Pemprov Jatim Respon Cepat Laporan Rusaknya Sejumlah Infrastruktur di Kabupaten Trenggalek
Khofifah menyebut, inovasi layanan kepegawaian berbasis digital harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi Pemprov Jatim yang Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR).
Apalagi, kata dia, jumlah ASN di bawah naungan Pemprov Jatim saat ini mencapai 78.314 personel yang 47.083 personel di antaranya merupakan PNS.
Baca Juga: Gubernur Jatim Gelontorkan Beasiswa Santri Unggulan hingga Rp31,3 Miliar, Ini Rinciannya
“Besarnya jumlah personel Pemprov dengan penempatan yang tersebar di berbagai daerah tersebut harus diiringi dengan manajemen kepegawaian yang handal dan professional,” paparnya.
“Prinsip dari pemberian layanan yang baik adalah mudah, murah, dan cepat. Meski layanan itu diberikan secara gratis, tetapi jika harus datang menempuh perjalanan antar daerah untuk sesuatu yang semestinya bisa dilakukan secara online, maka akhirnya tetap menjadi mahal. Terus tingkatkan inovasi, itu kuncinya,” tambah dia. (kmf/rga)
Editor : Redaksi
