PPKM Darurat, Pengelola Wisata di Tulungagung Dukung Penutupan Tempat Rekreasi

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Salah satu tempat wisata buatan di Tulungagung.
Salah satu tempat wisata buatan di Tulungagung.

i

BACASAJA.ID- Pelaku usaha pariwisata di Tulungagung mendukung pelaksanaan PPKM darurat.

Meskipun usaha pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak dengan pemberlakuan PPKM darurat ini.

Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Tulungagung, Karsi Nero Soetamrin mengatakan pengelola wisata harus mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM darurat, termasuk menutup sementara.

“Kita mematuhi instruksi pemerintah, menahan dulu jangan kumpul (buka) dulu,” ujar Karsi.

PPKM darurat diberlakukan mulai tanggal 3-20 Juli. Karsi menganggap perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk memutus penularan covid-19.

“Saya sangat mendukung keputusan pemerintah,” katanya.

Karsi tak menampik langkah PPKM yang diambil pemerintah sudah tepat. Namun ditengah aturan itu, dirinya mengakui banyak warga atau anggotanya yang “dlewer” melanggar aturan.

“Kalau hari ini masih (ada yang buka) tetapi dibatasi waktu,” katanya.

Karsi bakal mensosialisasikan hasil rapat koordinasi pada kelompok Pokdarwis. Dirinya memastikan mulai besok seluruh tempat wisata sudah tutup.

Apalagi dalam PPKM darurat ini, setiap pelanggaran bakal ditindak pidana dengan UU Kekarantinaan.

“Kalau salah harus ditindak,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Bambang Ermawan mengklaim sudah berkoordinasi dengan pengelola wisata setelah terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021.

“Sehingga saat SE Bupati terbit sudah kita berlakukan (penutupan),” kata Bambang.

Kata Bambang, rata-rata seluruh pengelola wisata menerima ketentuan penutupan ini. Jika ada tempat wisata yang nekat buka, maka sanksi penutupan dan hukuman pidana menanti pengelola wisata.

“Prokes ketat itu salah satunya menghindari kerumunan, kalau ada kerumunan akan dibubarkan,” katanya.

Disinggung bantuan pada pengelola wisata yang menutup usahanya selama PPKM darurat, Bambang katakan tidak ada.

Dari data yang dimilikinya, ada 21 tempat wisata yang sudah mengantongi ijin beroperasi. Namun dengan PPKM darurat ini seluruhnya harus tutup untuk sementara.

“Semoga dunia bisa bergeliat kembali,” pungkasnya. (Noyo/JP).

Berita Terbaru

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

SURABAYA – Polemik proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Surabaya menjadi perhatian DPRD Surabaya setelah muncul dugaan sebagian lahan yang d…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …