BACASAJA.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyudahi kontroversi Vaksin Gotong Royong. Mantan gubernur DKI Jakarta itu membatalkan opsi vaksin berbayar bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021). Menurut Pramono, keputusan pembatalan vaksin berbayar itu diambil setelah Presiden menerima masukan dan menanggapi respons dari masyarakat.
"Presiden sudah menyampaikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang sedianya bakal didistribusikan melalui Kimia Farma, semuanya batal dan dicabut," ungkap Pramono.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, seluruh vaksin tetap berlaku secara cuma-cuma alias gratis.
Seperti yang sudah diketahui bersama, PT Kimia Farma membuka opsi vaksinasi Gotong Royong mandiri dengan memakai vaksin Sinopharm.
Baca Juga: Bidik Level 2, Pemkot Surabaya Tiru Strategi PPKM Berlevel Tingkat Kelurahan, Begini Detailnya
BUMN laboratorium kimia itu sedianya bakal menjadi pihak yang berwenang untuk melaksanakan vaksinasi berbayar dengan harga vaksin yang berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma adalah Rp879.140.
Detailnya, pembelian vaksin senilai Rp321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis.
Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin adalah sebesar Rp643 ribu, sedangkan untuk dua kali layanan vaksinasi tarif-nya Rp253.820.
Baca Juga: Berakhir Hari Ini, PPKM Diperpanjang atau Tidak? Begini Ringkasan Pertimbangan Pemerintah
Menurut Pramono, kendati opsi Vaksin Gotong Royong berbayar dibatalkan, mekanisme pemanfaatannya tetap melalui perusahaan. Pihak perusahaan tetap sebagai pihak yang membayar vaksinasi kepada semua karyawannya.
"Presiden juga menegaskan, PPKM Darurat ini mengedepankan 'sense of crisis' semua kementerian lembaga, para pemimpin harus hadir," tegas Pramono. (tna/rg4)
Editor : Redaksi
