Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, Seskab Pramono Anung: Semuanya Batal dan Dicabut

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

i

BACASAJA.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyudahi kontroversi Vaksin Gotong Royong. Mantan gubernur DKI Jakarta itu membatalkan opsi vaksin berbayar bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021). Menurut Pramono, keputusan pembatalan vaksin berbayar itu diambil setelah Presiden menerima masukan dan menanggapi respons dari masyarakat.

"Presiden sudah menyampaikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang sedianya bakal didistribusikan melalui Kimia Farma, semuanya batal dan dicabut," ungkap Pramono.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, seluruh vaksin tetap berlaku secara cuma-cuma alias gratis.

Seperti yang sudah diketahui bersama, PT Kimia Farma membuka opsi vaksinasi Gotong Royong mandiri dengan memakai vaksin Sinopharm.

BUMN laboratorium kimia itu sedianya bakal menjadi pihak yang berwenang untuk melaksanakan vaksinasi berbayar dengan harga vaksin yang berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma adalah Rp879.140.

Detailnya, pembelian vaksin senilai Rp321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis.

Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin adalah sebesar Rp643 ribu, sedangkan untuk dua kali layanan vaksinasi tarif-nya Rp253.820.

Menurut Pramono, kendati opsi Vaksin Gotong Royong berbayar dibatalkan, mekanisme pemanfaatannya tetap melalui perusahaan. Pihak perusahaan tetap sebagai pihak yang membayar vaksinasi kepada semua karyawannya.

"Presiden juga menegaskan, PPKM Darurat ini mengedepankan 'sense of crisis' semua kementerian lembaga, para pemimpin harus hadir," tegas Pramono. (tna/rg4)

Berita Terbaru

Wakapolda Sulbar Cek Alat Khusus Ditintelkam: Dorong Transformasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi

Wakapolda Sulbar Cek Alat Khusus Ditintelkam: Dorong Transformasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi

Kamis, 23 Jul 2026 13:38 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 13:38 WIB

Cek Peralatan Khusus Ditintelkam, Wakapolda Tekankan Pentingnya Transformasi Pelayanan Berbasis IT…

Sinergi Polantas Sulbar dan Babinsa: Bersama Wujudkan Generasi Muda yang Tertib dan Aman di Jalan Raya

Sinergi Polantas Sulbar dan Babinsa: Bersama Wujudkan Generasi Muda yang Tertib dan Aman di Jalan Raya

Kamis, 23 Jul 2026 13:26 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 13:26 WIB

POLDA SULBAR - Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat kali ini menjalin sinergi …

Dukung Revitalisasi, Karaton Surakarta dan Damkar Bersihkan Sarang Tawon Vespa

Dukung Revitalisasi, Karaton Surakarta dan Damkar Bersihkan Sarang Tawon Vespa

Kamis, 23 Jul 2026 13:20 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 13:20 WIB

Karaton Surakarta menggandeng Damkar Solo untuk mengevakuasi sarang tawon vespa demi keselamatan pekerja revitalisasi, abdi dalem, dan wisatawan.…

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Perkuat Pondasi Moral dan Disiplin, Polda Sulbar Konsisten Gelar Pembinaan Rohani Demi Pelayanan Humanis

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat tak hanya bermodal kekuatan fisik maupun keterampilan tugas, melainkan juga…

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Lapor ke Cak Eri Bongkar Dugaan Pungli SWK Kalijudan

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 07:22 WIB

SURABAYA - Laporan masyarakat melalui hotline "Lapor Cak Eri" berhasil membongkar dugaan pungutan liar (pungli) terhadap calon pedagang di Sentra Wisata…

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

KPK Temukan Indikasi Pengondisian Audit BPK di Daerah Lain

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 16:30 WIB

JAKARTA– KPK menemukan indikasi pengondisian hasil audit BPK di daerah lain saat mengusut dugaan suap audit Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut diperoleh p…