Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, Seskab Pramono Anung: Semuanya Batal dan Dicabut

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

i

BACASAJA.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyudahi kontroversi Vaksin Gotong Royong. Mantan gubernur DKI Jakarta itu membatalkan opsi vaksin berbayar bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021). Menurut Pramono, keputusan pembatalan vaksin berbayar itu diambil setelah Presiden menerima masukan dan menanggapi respons dari masyarakat.

"Presiden sudah menyampaikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang sedianya bakal didistribusikan melalui Kimia Farma, semuanya batal dan dicabut," ungkap Pramono.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, seluruh vaksin tetap berlaku secara cuma-cuma alias gratis.

Seperti yang sudah diketahui bersama, PT Kimia Farma membuka opsi vaksinasi Gotong Royong mandiri dengan memakai vaksin Sinopharm.

BUMN laboratorium kimia itu sedianya bakal menjadi pihak yang berwenang untuk melaksanakan vaksinasi berbayar dengan harga vaksin yang berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma adalah Rp879.140.

Detailnya, pembelian vaksin senilai Rp321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis.

Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin adalah sebesar Rp643 ribu, sedangkan untuk dua kali layanan vaksinasi tarif-nya Rp253.820.

Menurut Pramono, kendati opsi Vaksin Gotong Royong berbayar dibatalkan, mekanisme pemanfaatannya tetap melalui perusahaan. Pihak perusahaan tetap sebagai pihak yang membayar vaksinasi kepada semua karyawannya.

"Presiden juga menegaskan, PPKM Darurat ini mengedepankan 'sense of crisis' semua kementerian lembaga, para pemimpin harus hadir," tegas Pramono. (tna/rg4)

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

SURABAYA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dinilai masih menyulitkan warga kurang mampu. Pasalnya, calon peserta didik d…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…