Temui LaNyalla, Dubes AS Dukung Penguatan DPD RI

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Dubes AS untuk Indonesia Sung Y. Kim dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Dubes AS untuk Indonesia Sung Y. Kim dan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

i

BACASAJA.ID - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim menyatakan mendukung upaya penguatan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kim juga akan mendorong peningkatan kerjasama parlemen antara Senat AS dengan DPD RI. Ia berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara DPD RI dan Senat Amerika Serikat di Washington DC.

Demikian dikatakan Dubes Kim kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (4/8/2021).

Dalam pertemuan itu, LaNyalla didampingi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan, Ali Ridho (Wakil Ketua BKSP), Maya Rumantir (anggota BKSP) dan Senator Bustami Zainudin serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Kepada LaNyalla, Kim menyatakan AS sangat berminat meningkatkan hubungan investasi dan perdagangan. Karena menurutnya, saat ini perusahaan di AS sangat tertarik berinvestasi di Indonesia, namun masih ada beberapa kendala dan hambatan serta perselisihan perdagangan.

“Kami senang dengan adanya terobosan Omnibus Law, dan kami sudah bekerjasama dengan kementerian terkait. Namun akan lebih baik jika kami juga mendapat dukungan dari DPD RI, terkait investasi kami di sejumlah daerah di Indonesia,” tutur Kim seraya menyatakan keinginannya untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Atas hal itu, LaNyalla menyatakan kesiapan DPD RI untuk meningkatan hubungan kerjasama parlemen dengan Senat AS.

LaNyalla juga berterima kasih atas dukungan AS terhadap upaya penguatan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Kami akan mendorong Amandemen ke-5 Konstitusi Indonesia, dimana roadmap pembangunan Indonesia akan dipandu melalui Pokok-Pokok Haluan Negara. Kami DPD RI juga ingin membuka peluang adanya calon presiden dan wakil presiden dari non-partai politik atau independen,” ungkap LaNyalla.

LaNyalla juga menyinggung pernyataan terbaru Presiden AS Joe Biden tentang potensi Jakarta akan tenggelam akibat perubahan iklim.

Menurut LaNyalla, seharusnya Joe Biden juga menyampaikan upaya apa yang bisa diberikan AS agar Jakarta tidak tenggelam.

LaNyalla juga menyinggung soal Kerjasama Indonesia-AS dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Amerika Serikat yang telah mengirimkan bantuan sebanyak 3,5 juta dosis vaksin Moderna.

“Kami berharap bahwa komitmen bantuan pemerintah Amerika Serikat sejumlah US$14,5 juta untuk memberantas wabah corona ini akan tersalurkan dengan baik, termasuk bantuan peralatan ventilator dari Amerika Serikat,” ucap LaNyalla.

Ketua DPD RI juga berharap pandemi Covid-19 membangkitkan semangat kedua negara untuk memperluas kerjasama di bidang riset farmasi dan kesehatan masyarakat, yang melibatkan Fakultas Kedokteran dan Farmasi serta lembaga-lembaga penelitian kedua negara.

“Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah Covid-19 maka dunia akan bebas dari wabah semacam ini. Jadi hubungan bilateral kita ke depan perlu diberikan porsi yang lebih besar dalam bidang riset medis dan kerjasama industri kesehatan,” imbuhnya.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu juga membahas sejumlah isu terkait hubungan kerjasama kedua negara.

Di antaranya hubungan bilateral terkait pertahanan keamanan, industri strategis, ekonomi digital, lingkungan terkait perubahan iklim global, pendidikan menyangkut peningkatan jumlah pertukaran pelajar, maritim, kemanusiaan, profesionalisme dan upaya memerangi perdagangan narkoba. (*/rg4)

Berita Terbaru

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

SURABAYA – Di tengah sorotan publik atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menyeret sebuah spa di kawasan Jalan HR M…

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

SURABAYA – Polemik proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Surabaya menjadi perhatian DPRD Surabaya setelah muncul dugaan sebagian lahan yang d…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…