BACASAJA.ID - Hari ini, Senin (13/9/21) Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan ujian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ujian ini diikuti oleh lebih dari 4 ribuan GTT (guru tidak tetap) tingkat SD-SMA SE Kabupaten Tulungagung.
Ada 1300 an formasi yang diperebutkan. Dari 4 ribuan peserta itu, salah satunya adalah Pujiati (53). Pujiati merupakan GTT di SDN 3 Gempolan, Kecamatan Pakel.
Baca Juga: Pemkab Tulungagung Tandatangani NPHD Untuk KPU dan Bawaslu
Wanita paruh baya yang berasal dari Trenggalek ini kesehariannya mengajar sebagai wali kelas 2. Menurut Pujiati, dirinya sudah lama menanti tes ini.
“Alhamdulillah selama ini belum pernah ada ujian P3K untuk guru honorer,” ujar Pujiati.
Jika dinyatakan lolos dan dihitung dari usianya, maka Pujiati bisa mengajar hingga usia 60 tahun atau 7 tahun lagi. Menurutnya ujian ini merupakan harapan baginya untuk memperbaiki kesejahteraan.
“Dalam hati dag dig dug juga,” jelasnya.
Apalagi selama 13 tahun mengajar, dirinya masih berstatus sebagai honorer. Pujiati merupakan lulusan Universitas Terbuka.
Pada usia 24 tahun, dirinya pernah mengajar. Setelah menikah dan tuntutan ekonomi, dirinya harus berhenti mengajar.
“Saat anak-anak sudah besar, jiwa saya sebagai pendidik terpanggil lagi,” terang wanita berjilbab itu.
Baca Juga: Lelang Perdana Kendaraan Pemkab Tulungagung, Ambulans Sepi Peminat RX King Paling Diminati
Saat itu usianya sudah menginjak 40 tahun, dan tidak mungkin lagi mengikuti ujian menjadi ASN (aparatur sipil negara).
Dengan ujian ini, dirinya yakin bisa lolos dan menyandang status sebagai P3K. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Dirinya mempunyai Sertifikat Pendidik (Serdik), yang didapatnya waktu ikut PPG tahun 2019 lalu.
“Mengikuti pelatihan PGRI, kemudian belajar mandiri dan kelompok untuk menyelesaikan persoalannya,” terangnya.
Dari pelatihan yang dilakukan, ternyata soalnya banyak yang cocok. Apalagi dengan Serdik yang dimiliki, dirinya yakin bisa lolos 100 persen.
Baca Juga: Pemkab Tulungagung Mulai Lelang Kendaraan Bermotornya
Jika tidak lulus, dia berharap Pemerintah mempunyai kebijakan khusus yang memperhatikan nasib honorer.
“Yang tidak lulus jangan langsung diputus kerjanya, karena mereka sudah bekerja selama puluhan tahun,” pungkasnya.
Dari 8 honorer yang ada di sekolahnya hanya 6 orang yang bisa mengikuti ujian P3K. 2 orang lainya belum bisa mengikuti ujian dan harus menunggu kesempatan selanjutnya.
Ujian P3K dilakukan serentak di SMKN 1 Boyolangu, SMKN 2 Boyolangu, SMKN 3 Boyolangu, SMAN 1 Kedungwaru, dan SMAN 1 Ngunut. Mereka yang lolos akan mendapat kesejahteraan seperti ASN, namun tidak mendapat uang pensiun. (JP/t.ag/RG4).
Editor : Redaksi
