BACASAJA.ID - Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menekankan perlu adanya sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Walaupun sudah berjalan dengan tertib dan teratur di tahun ini, ia ingin Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berbenah, salah satunya terkait sistem Computer Assisted Test (CAT) agar memiliki sistem perekrutan yang lebih baik.
Baca Juga: Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Ini Sikap Tegas Komisi II DPR
“Harus ada evaluasi secara berkala untuk memperbaiki sistem penerimaannya mulai dari urutan tata kerjanya, baik alat fisik maupun non-fisiknya." tutur Ibnu di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan SKD CASN Tahun 2021 di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, dikutip pada Kamis (23/9/2021).
Bagi Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI ino, evaluasi secara berkala menjadi sangat penting guna membangun birokrasi mumpuni yang diisi oleh orang-orang yang kapabel. Tidak hanya itu, orang-orang dari hasil perekrutan tersebut harus bisa berkontribusi hingga pada tingkat tertinggi.
Menyoroti pelaksanaan SKD CASN berbasis CAT, ia ingin Badan Kepegawaian Negara (BKN) meningkatkan kualitas seleksi berbasis CAT. Harapannya, alat tes ini bisa turut dibangun untuk mencocokan antara kualifikasi SDM yang inginkan dengan kebutuhan organisasi yang dimiliki.
"Jangan sampai ada deviasi." tegas Ibnu.
Baca Juga: Komisi II DPR Panggil Kemendagri, Soroti Kekosongan Kepemimpinan Akibat Tafsir Keliru UU Desa
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyoroti ada beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Regional VII BKN Palembang, meliputi Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Masalah pertama yang disoroti adalah ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai karena karena luasnya wilayah Regional VII. Selain itu, kerusakan kabel laut milik Telkom dan Telkomsel yang terjadi beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan seleksi CASN.
“Masalah ketersediaan internet itu yang tidak merata karena wilayahnya ini memang terlalu luas juga menjadi persoalan yang dihadapi dalam proses CPNS ini. Secara struktural inilah yang memang jadi kendala di beberapa tempat. Di tempat lain juga saya kira masalahnya sama, apalagi belakangan ini gangguan internet sebagaimana kita ketahui ada gangguan jaringan kabel di bawah laut,” ujar Syamsurizal.
Baca Juga: Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
Selain masalah jaringan internet, politisi PPP ini juga mendengar banyaknya masyarakat yang mempersoalkan nilai ambang batas atau passing grade kelulusan CAT SKD yang dinilai terlalu tinggi. Ia melihat tinggi rendahnya nilai passing grade bersifat relatif.
Namun, dirinya menekankan bahwa yang perlu diperhatikan adalah adanya afirmasi passing grade yang disesuakan dengan kondisi daerah. Sehingga, jika daerah tersebut adalah DKI Jakarta, maka tentu diperlukan batasan nikai yang tinggi karena merupakan ibukota negara.
“Kalau kita katakan di Jakarta, tidak bisa orang Jakarta mengatakan ini passing grade-nya tinggi karena untuk Jakarta itu memang ya standarnya harus tinggi karena mereka kota besar, ibu kota negara. Sementara kalau testing itu ada di daerah provinsi itu pun berkelas juga. Ada provinsi kelas A ada provinsi kelas B barang kali seperti itu. Ada juga provinsi yang memang jauh di sana itu juga perlu penyesuaian passing grade yang kita katakan perlu diafirmasi dengan kondisi yang ada,” jelas Syamsurizal. (*/RG4)
Editor : Redaksi
