BACASAJA.ID - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (30/9/2021).
Kedatangannya tersebut merupakan rangkaian kunjungan kerja ke-7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Serangkaian kunjungan kerja tersebut untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem si tahun 2024 mendatang.
Ma'ruf mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi, Kabupaten, hingga Kota dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur (Jatim). Sebab, program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, hingga PKH Plus telah direalisasikan.
Meski begitu, Ma'ruf mengingatkan perlu adanya kerja ekstra keras. Hal itu bertujuan untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024, termasuk di Jatim.
Ia ingin, supaya pemerintah Pemprov Jatim dan 5 kabupaten prioritas di tahun 2021 perlu menentukan lokus prioritas. Serta, memfokuskan sumberdaya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem di suatu daerah.
"Kombinasi dua indikator ini diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," kata Ma'ruf dalam siaran resmi, Kamis (30/9/2021).
Ma'ruf menyebut, 5 Kabupaten di Provinsi Jatim menjadi prioritas di tahun 2021 ini. Sebab, total penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sekitar 265.180 kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kabupaten Bangkalan, tingkat kemiskinan ekstrem 12,44�n jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa,
2. Kabupaten Sumenep, tingkat kemiskinan ekstrem 11,98�n jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa,
3. Kabupaten Probolinggo, tingkat kemiskinan ekstrem 9,74�n jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa,
4. Kabupaten Bojonegoro, tingkat kemiskinan ekstrem 6,05�n jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa,
5. Kabupaten Lamongan, tingkat kemiskinan ekstrem 7,37�n penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa.
Ma'ruf menegaskan, besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Menurutnya, alokasi anggaran dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup besar.
Ia menyatakan, tantangan terbesar sekarang yakni bagaimana membuat beragam program itu terintegrasi dan konvergen. Terutama, dalam menyasar sasaran yang sama.
"Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan. Sehingga, dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengungkapkan, dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021 dengan durasi hang tersisa sekitar 3 bulan itu, pemerintah berkomitmen dalam membantu percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya, dengan melakukan penambahan alokasi anggaran yang diprioritaskan pada 5 kabupaten yang ditetapkan tahun ini.
Ma'ruf menerangkan, penambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, akan diberikan kepada 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jatim selama 3 bulan hingga akhir tahun 2021.
Agar bisa menyentuh target kelompok masyarakat miskin ekstrem di setiap kabupaten prioritas, ia merasa diperlukan pemutakhiran data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tunai.
Maka dari itu, Ma'ruf meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta kepala daerah dari 5 kabupaten prioritas tahun 2021 untuk segera memastikan data dan informasi KPM.
Dengan begitu, upaya untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di 5 kabupaten prioritas bisa diwujudkan. Pun dengan memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, begitu pula perihal karakteristik masyarakat di setiap daerah.
"Dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas bisa turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah," tuturnya.
Usai melakukan rapat kerja dengan Gubernur dan Bupati, Wapres menyempatkan untuk meninjau progres pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Safe n Lock Eco Industrial Park di Sidoarjo yang rencananya hendak menempati lahan seluas 148 hektar dari alokasi total kawasan industri 410 hektar. Harapannya, Kawasan Industri terintegrasi termasuk fasilitasi laboratorium sertifikasi halal.
"Visi dari penyiapan Kawasan Industri Halal adalah turut melibatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar terlibat dalam rantai pasok industri halal global," katanya. (JEM/RG4)
Editor : Redaksi
