Evaluasi PPKM Level 1 di Kota Blitar, Luhut: Penyebaran Covid-19 tetap Rendah dan Terkendali

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Dokumentasi Humas Setkab)
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Dokumentasi Humas Setkab)

i

BACASAJA.ID - Sejak tanggal 5 hingga 18 Oktober kemarin, pemerintah melakukan uji coba penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 atau new normal di Jawa-Bali yang dilaksanakan di Kota Blitar, Jawa Timur.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa selama penerapan PPKM Level 1, situasi pandemi di kota tersebut dapat tetap terkendali pada level yang rendah.

“Hasil evaluasi terhadap Kota Blitar menunjukkan hasil yang sangat positif. Sejak masuk ke Level 1, situasi COVID-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali,” ujar Luhut dikutip Selasa (19/10/2021).

Luhut menegaskan, upaya tracing dan vaksinasi yang terus ditingkatkan ditambah dengan dukungan dari implementasi PeduliLindungi menjadi faktor keberhasilan pengendalian pandemi di kota tersebut.

“Terkendalinya kasus didorong oleh tingkat tracing, vaksinasi, dan penggunaan PeduliLindungi yang terus meningkat meski sudah masuk Level 1. Ini akan kita gunakan model ke tempat-tempat lain,” ujarnya.

Menko Marves menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi di Kota Blitar. Ia pun berharap upaya serupa dapat dilakukan di daerah lainnya.

“Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota, Dandim, Kapolres, Dinkes, dan seluruh pihak lainnya yang telah mencapai, yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Blitar. Contoh baik di Kota Blitar perlu menjadi contoh bagi penanganan pandemi COVID-19 di semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Pembukaan Pintu Internasional Indonesia dan Perkembangan Obat COVID-19

Per tanggal 14 Oktober lalu, pemerintah telah mengizinkan 19 negara untuk masuk ke Indonesia melalui pintu masuk yang telah ditentukan.

Luhut menegaskan bahwa pemilihan kesembilan belas negara tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, pembukaan juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip resiprositas.

“[Sebanyak] 19 negara tersebut dipilih dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan tingkat positivity rate yang rendah berdasarkan standar WHO. Tapi bila mereka belum membuka ke kita, karena kita resiprokal mereka pun nanti tidak tertutup kemungkinan akan kita drop dari list 19 negara itu,” ujarnya.

Luhut menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terkait pembukaan pintu internasional ini.

“Presiden juga mengingatkan kepada kami agar terus melakukan evaluasi tiap minggunya agar dapat memitigasi dampak buruk dari pembukaan pintu masuk terhadap 19 negara tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menko Marves juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari usaha untuk dapat segera mengatasi pandemi, pemerintah terus mengupayakan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19.

“Pemerintah saat ini juga terus menjajaki beberapa alternatif obat COVID-19. Saya saat ini bersama dengan Menteri Kesehatan sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Merck mengenai [obat] Molnupiravir,” ungkapnya.

Selain Molnupiravir, pemerintah juga sedang mempertimbangkan kemungkinan penggunaan dua obat lainnya, yaitu AT-527 dari Roche & Atea Pharmaceuticals serta Proxaludetamide produksi Suzhou Kintor Pharmaceuticals.

“Ketiga obat tersebut menunjukkan potensi untuk menjadi obat COVID-19. Namun saya dapat sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekadar menjadi pembeli, kita harapkan menjadi produsen obat tersebut, melakukan kerja sama, dan melakukan investasi dan produksinya di Indonesia,” tandas Luhut. (*/RG4)

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

SURABAYA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dinilai masih menyulitkan warga kurang mampu. Pasalnya, calon peserta didik d…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…