BACASAJA.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyoroti tidak berfungsinya Sistem Peringatan Dini (early warning system) pada musibah letusan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.
Dikutip dari laman DPR RI, Sartono mempertanyakan kinerja Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Kementerian ESDM yang sedianya bertugas memberikan peringatan dini terkait dengan situasi gunung berapi.
“(Tidak adanya peringatan dini) ini sangat berbahaya,” tegas Sartono sebagaimana dikutip dari akun instagram pribadinya, Senin (06/12/2021).
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menilai seharusnya Kementerian ESDM di bawah pimpinan Arifin Tasrif beserta jajaran dapat fokus bekerja sesuai dengan tugasnya yakni dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat.
“Harusnya dapat fokus. Jangan memikirkan yang lain,” tambah Sartono.
Sartono memastikan, Komisi VII DPR akan segera memanggil jajaran Kementerian ESDM terkait hal ini. Menurutnya, hal ini penting untuk diselesaikan lantaran menyangkut keselamatan dan hidup orang banyak.
Diketahui, Gunung Semeru di Jawa Timur pada hari ini mengalami erupsi disertai panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal. Bahkan, guguran awan panas itu mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang.
Namun demikian, berdasarkan laporan aktivitas gunung api di laman resmi Magma Indonesia, tercatat tidak ada peringatan dini yang menyebutkan bahwa gunung tertinggi di pulau Jawa tersebut bakal erupsi.
Laporan terakhir yang masuk ke Magma Indonesia tercatat pada 3 dan 2 Desember 2021. Pada Jumat (3/12), laporan itu menyebutkan bahwa gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-III. Asap kawah tidak teramati.
Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah barat. Tidak ada peringatan dini atas peristiwa yang berdampak pada warga di Lumajang, Jawa Timur itu juga menjadi sorotan dari warganet pada Sabtu malam ini.
Bahkan, Kepala Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Surya Putra mengakui tidak ada peringatan dini atas peristiwa yang berdampak pada warga di Lumajang, Jawa Timur itu. (PAR/RG4)
Editor : Redaksi
