COVID makin Parah, Satgas Tulungagung Batalkan Semua Izin Keramaian

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Tulungagung, Galih Nusantoro.
Wakil Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Tulungagung, Galih Nusantoro.

i

 

BACASAJA.ID | Tulungagung - Semakin parahnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tulungagung membuat Satgas Penanganan Covid-19 mengambil langkah tegas dengan melarang seluruh jenis hajatan dan event.

Bahkan seluruh ijin yang telah diterbitkan, terpaksa harus dibatalkan. Pelarangan kegiatan hajatan dan event ini diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Langkah ini terpaksa diambil, untuk mengendalikan penyebaran covid-19 yang makin meluas.

"Yang kami izinkan hanya pernikahannya saja, acara ijab kabul. Sedangkan resepsinya kami tolak,” terang Wakil Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Tulungagung, Galih Nusantoro, Senin (28/12/2020).

Sebelumnya, sudah ada sejumlah kegiatan kesenian yang diizinkan dengan protokol ketat, saat Tulungagung masih zona kuning. Pembekuan ijin ini dilakukan hingga Tulungagung kembali ke zona kuning atau minimal oranye.

"Nanti kalau sudah oranye atau kuning baru akan dilakukan evaluasi. Izin bisa kembali dibuka dengan pengetatan,” sambung Galih.

Untuk bulan Desember, sudah ada sekitar 331 ijin hajatan, event dan pembelajaran tatap muka. Dari jumlah itu, sekitar 250 diantaranya sudah dikeluarkan ijinnya, namun terpaksa dicabut kembali.

Sejumlah warga yang datang mengurus ijin harus gigit jari. Akhirnya mereka hanya melakukan konsultasi saja. Ada pula yang emosi karena merasa rencana yang sudah matang tiba-tiba terbentur aturan dari Satgas.

Namun petugas di Posko berupaya memberikan pengertian pada warga yang memohon ijin. Petugas menyarankan agar mereka menjadwalkan ulang rencana hajatan mereka.

"Manusiawi kalau mereka marah, karena mungkin sudah kadung belanja, DP terop dan macam-macam. Tapi perlu upaya bersama agar Covid-19 ini benar-benar bisa dikendalikan lagi,” tegas Galih.

Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Kecamatan diefektifkan untuk melakukan pengawasan. Terutama kepada setiap izin keramaian yang sudah dibatalkan. Jangan sampai ada yang bersikukuh menggelar acara di tengah upaya pengetatan protokol kesehatan.

Seorang warga dengan panggilan Emon mengatakan, hajatan saudaranya dibatalkan secara mendadak karena izinnya dicabut Satgas.

Kondisi ini membuat keluarganya kelabakan, karena undangan terlanjur disebar. Dengan sangat terpaksa undangan dibatalkan lewat pemberitahuan pesan singkat.

“Terop tetap didirikan karena sebelumnya sudah terlanjur dibayar. Tapi ya gitu, acaranya sering didatangi petugas karena dikira membuat keramaian,” ungkap Emon. (Noyo).

Berita Terbaru

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa…

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

JAKARTA- Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah…

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri …