BACASAJA.ID - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo tidak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ajakan itu dia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai mengisi kuliah umum bertema “Indonesia dalam Geopolitik Global” di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.
Baca Juga: Haul ke-55 Bung Karno, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah: Keadilan Sejarah Akhirnya Ditegakkan
Hasto ditanya soal pernyataan Menko Marinves Luhut Pandjaitan yang mengklaim punya big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
Menanggapi hal itu, Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto.
“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” paparnya.
Karena itu, pihaknya mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Baca Juga: Haul Bung Karno 2025, PDI Perjuangan Surabaya : Kita Harus Menulis Sejarah Dengan Penuh Kejujuran
Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” sebut dia.
Baca Juga: PDIP Surabaya Satukan Semangat Meriahkan Agenda Bulan Bung Karno 2025
Pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDI Perjuangan akan konsisten bergerak di jalan itu.
“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” jelas Hasto.
Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat. Dan menurutnya, hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri. (*/RG4)
Editor : Redaksi
