Anggota BPK Achsanul Qosasi Tersangka Baru Korupsi BTS Kominfo, Diduga Terima Rp40 Miliar

bacasaja.id
Achsanul Qosasi (Foto: Instagram @achsanul.qosasi)

JAKARTA - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Penetapan tersangka itu setelah Achsanul Qosasi diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat, 3 November 2023.

Baca juga: Update Dugaan Korupsi Bank Jatim Unit Kalisat Jember, Kejaksaan: Kerugian 3 Miliar

Achsanul Qosasih menjadi tersangka ke-16 di kasus korupsi proyek BTS Kominfo, yang merugikan keuangan negara Rp8,32 triliun.

Dalam perkara ini, Achsanul Qosasih yang juga bos Madura United ini diduga menerima aliran dana Rp40 miliar.

"Tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi dikutip dari PMJ News, Jumat (3/11/2023).

Baca juga: Kejari Bondowoso Geledah Dua Lokasi Dugaan Korupsi Hibah

Kuntadi menjelaskan, Achsanul Qosasi diduga menerima senilai Rp40 miliar dalam pertemuan di salah satu hotel. Saat ini penyidik telah melakukan penahanan untuk pemeriksaan lanjutan.

"Sekitar tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WIB, bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga Saudara AQ (Achsanul Qosasi) telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR," tuturnya.

Baca juga: Kasus Dana Hibah Jawa Timur, KPK Periksa Enam Saksi Lengkapi Berkas Perkara Anwar Sadad

Lebih lanjut Kuntadi mengungkapkan, tersangka Achsanul Qasasi akan dijerat dengan pasal dugaan gratifikasi, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Adapun pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 12B, Pasal 12e, atau pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," pungkas Kuntadi. (*)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru