SURABAYA – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menekankan pentingnya birokrasi yang menjadi pelayan publik tanpa ada unsur mempersulit atau mengambil keuntungan pribadi.
Hal ini disampaikan saat segmen pertama penjelasan visi-misi dalam Debat Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Grand City Surabaya, seperti dilansir PDIP Jatim, Minggu (3/11/2024).
Baca juga: Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilgub Jatim 2024 ke MK, Ada Bukti dan Saksi Dugaan Kecurangan
“Kita akan meningkatkan insentif kepada aparat berprestasi berdasarkan merit sistem sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai kapasitasnya dan memberikan layanan yang maksimal,” ujar Gus Hans.
Ia menambahkan, birokrasi seharusnya mengedepankan prinsip “share to others,” dimana permasalahan atau kewenangan tertentu yang bisa diserahkan ke kabupaten atau desa harus segera dialihkan, atau dikenal dengan “sharing of authority.”
Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini juga mengungkapkan, komitmen mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya berkantor di Grahadi, tetapi juga di Bakorwil se-Jatim, demi pelayanan yang lebih dekat.
Baca juga: Pilkada 2024 di Surabaya, PDIP: Risma-Gus Hans Menang 72%, Eri Cahyadi-Armuji Unggul 81%
“Esensi kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit oleh birokrasi. Birokrasi harus mempermudah layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, pasangannya dalam Pilgub 2024, Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa layanan publik harus lebih dekat dengan masyarakat, terutama mengingat luasnya wilayah Jawa Timur.
“Layanan ini harus dihadirkan hingga ke daerah terpencil dengan bantuan teknologi informasi. Di desa, masyarakat bisa langsung mengakses layanan-layanan tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Hasil Rekapitulasi Pilgub Jatim di Ponorogo: Khofifah-Emil Unggul, Risma-Gus Hans Raih Suara Berapa?
Risma mencontohkan berbagai layanan yang perlu dihadirkan, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga layanan pengaduan lainnya. (Baca juga: Risma Soroti Tiadanya ‘Cawe-cawe’ Pemprov ke Wong Cilik di Debat Kedua Pilgub Jatim)
“Dengan teknologi informasi kita bisa menjamin kapan selesai perijinan dan biayanya bisa dipantau masyarakat. Keuangan juga transparan dan masyarakat ikut terlibat,” tutupnya. (nia/pr)
Editor : Redaksi