Anggota DPR RI Tagih Solusi Jangka Panjang Usai PLN Putuskan Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa Timur

Reporter : Redaksi
Dirut PLN Darmawan Prasodjo

JAKARTA- Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi sorotan DPR. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi nasional, terutama untuk memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik.

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus PT PLN (Persero) menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan sekaligus memastikan adanya strategi jangka panjang untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional. Pasalnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah dan PLN, baik untuk menjaga pasokan listrik agar bertahan dalam jangka pendek maupun mengantisipasi potensi gangguan serupa di masa mendatang.

Baca juga: Pemadaman Bergilir Berulang, Mufti Anam Desak Transparansi Pemerintah dan PLN

“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng dikutip Minggu (21/6/2026). 

Sebelumnya, Ateng pernah memperingatkan soal adanya kekurangan kontrak pasokan batubara untuk kebutuhan PLN tahun 2026 sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan sebesar 154 juta ton dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 15 Juni 2026 lau. Secara tegas, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena ketersediaan energi primer menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ESDM dan PLN memiliki langkah mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan jangka menengah, dan strategi ketahanan energi jangka panjang yang jelas. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan keyakinan bahwa sistem kelistrikan nasional dikelola secara antisipatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Baca juga: Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Oleh karena itu, politisi Fraksi PKS tersebut mendorong ESDM dan PLN memastikan kecukupan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik serta melakukan langkah mitigasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Pada jangka menengah, dirinya menilai penguatan tata kelola pasokan batubara dan energi primer lainnya harus menjadi perhatian agar kebutuhan pembangkit listrik dapat dipenuhi secara lebih terencana supaya tidak menimbulkan kerentanan terhadap sistem kelistrikan nasional.

Secara jangka panjang, ia mendorong adanya strategi ketahanan energi yang lebih komprehensif melalui diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan energi nasional, serta pengurangan ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi tertentu. “Masyarakat tentu berharap ESDM dan PLN tidak hanya fokus pada penanganan sesaat, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah strategis agar keandalan pasokan listrik nasional semakin kuat dan risiko gangguan serupa dapat diminimalkan,” kata Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang. 

Terakhir, Ateng menegaskan, keterbukaan mengenai kondisi pasokan energi dan langkah perbaikannya merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. Baginya, keandalan listrik bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan nasional.

Baca juga: Bau Busuk Proyek PLN Terkuak! Dugaan Mark Up Rp 50 Miliar Mulai Diselidiki Kejati

Sementara itu, PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa. Dalam video yang diunggah di media sosial, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah gangguan pasokan batubara berkalori menengah (medium range coal), serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik mitra perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP).

PLN bersama dukungan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) melakukan percepatan pemulihan, termasuk mempercepat proses kontrak dan penyaluran pasokan batubara kepada pembangkit di Pulau Jawa. Mengakhiri pernyataannya, PLN akan memastikan proses pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan agar pasokan listrik kembali berjalan optimal. 

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru