SURABAYA – Langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang belakangan ini intens turun langsung ke lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL), juru parkir (jukir) liar, hingga mengawal penerapan sistem parkir non-tunai menuai apresiasi dari Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Tubagus Lukman Amin. Namun, di balik dukungannya, politisi yang akrab disapa Tubagus itu mengingatkan agar fokus Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya tersita pada persoalan perparkiran.
Menurut Tubagus, kehadiran langsung Wali Kota dalam merespons keluhan masyarakat menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi tata kelola kota. Upaya mendorong sistem parkir non-tunai juga dinilai sebagai langkah maju untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan praktik parkir liar dan pungutan liar (pungli).
"Pertama, saya perlu menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Wali Kota Surabaya yang sering turun ke jalan untuk mengawasi, bahkan menindak persoalan parkir. Memang parkir di Surabaya ini diarahkan untuk non-tunai," ujarnya.
Meski demikian, Bagus menilai penanganan persoalan parkir liar seharusnya dapat dioptimalkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memang memiliki kewenangan, terutama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP. Dengan begitu, Wali Kota dapat lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor strategis lainnya.
"Biarlah para petugas atau OPD, terutama Dinas Perhubungan dan Satpol PP, yang menangani persoalan parkir liar. Sehingga Wali Kota bisa berkonsentrasi melakukan pemantauan dan pengawasan di sektor-sektor lainnya," tegas Ketua Fraksi PKB Surabaya
Ia mengakui tingginya aduan masyarakat terkait parkir melalui layanan pengaduan pemerintah memang perlu direspons cepat. Namun, menurutnya, banyaknya laporan tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan lain yang dampaknya sama besar bagi masyarakat.
Tubagus menyoroti masih adanya pekerjaan rumah di sektor kesehatan, seperti antrean panjang di rumah sakit dan puskesmas, serta berbagai persoalan di bidang pendidikan yang dinilai belum banyak mencuat ke publik karena minimnya pengaduan.
"Masih banyak persoalan di Kota Surabaya yang belum terselesaikan sepenuhnya. Jangan sampai kita mengesampingkan persoalan penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan hanya karena aduan parkir sedang marak," katanya.
Menurut Tubagus, Wali Kota sebagai kepala daerah perlu memastikan seluruh sektor pelayanan publik mendapat perhatian yang seimbang. Penataan parkir memang penting, namun peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar masyarakat juga harus menjadi prioritas agar pembangunan di Kota Surabaya berjalan secara menyeluruh dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. (dim)
Editor : Redaksi
