BACASAJA.ID – Ada yang unik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gresik. Di era Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, gedung tersebut bisa buat nikahan. Setidaknya ini dirasakan pasangan Jamin (58) dan Siti Asiah (53), keduanya berasal dari Desa Banjaragung, Kecamatan Balongpanggang, Gresik.
Tak tanggung-tanggung, Gus Yani, panggilan akrab Bupati Fandi Akhmad Yani, bertindak sebagai saksinya. Saat itu, Gus Yani baru saja melaksanakan grand launching MPP bersama Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB), Diah Nataliza, Rabu (7/4/2021). Mereka lantas berkeliling setiap bilik layanan kantor MPP tersebut.
Baca juga: Pria Sidoarjo Ditemukan Tewas Membusuk di Kamar Kos Driyorejo Gresik
Saat itulah Gus Yani didaulat untuk menjadi saksi pernikahan pasangan janda dan duda di Balai Nikah Kemenag Gresik yang ada di kantor layanan MPP Gresik.
“Karena sudah menikah, KTP baru yang telah diubah statusnya menjadi kawin langsung jadi dan kami serahkan,” ujar Gus Yani sambil menyerahkan KTP baru kedua pasangan sekaligus dua buku nikah dan kartu nikah.
Kemudian saat ditanya awak media, apakah MPP bisa dipakai sebagai tempat akad nikah di kemudian hari. Gus Yani menjawab, bisa. Bahkan Bupati muda ini menyatakan akan melengkapi beberapa fasilitas yang dibutuhkan.
Tentu saja tak hanya balai nikah, beberapa gerai layanan lain juga tak kalah menariknya. Ada 22 perwakilan kantor dinas yang ada di Kabupaten Gresik yang membuka layanan di MPP Gresik.
Menurut Gus Yani, grand launching kali ini memang relaunching setelah pada 15 September 2019 sudah di-soft launching. “Saat itu saya masih ketua DPRD Gresik hadir pada soft launching,” katanya saat memberikan sambutan pada grand launching.
“Mestinya grand launching kali ini dilakukan oleh Kemenpan RB Tjahjo Kumolo, namun mendadak pada pagi tadi Bapak Menteri dipanggil Presiden agar hadir pada rapat terbatas," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gus Yani berharap setelah diresmikan MPP ini bisa meningkatkan investasi di Gresik dengan berbagai kemudahan. Intinya ada peningkatan pelayanan birokrasi terutama di bidang perijinan.
Baca juga: Bunuh Diri dengan Loncat dari Lantai 30 Icon Apartement Gresik, ART ini Tulis Pesan Sedih ke Mamanya
“Perijinan harus benar-benar cepat. Kita buka investasi seluas-luasnya agar Investasi mengalir dan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat,” ungkap Gus Yani.
Sebagai Kabupaten yang berjuluk industri, Bupati menyatakan prihatin atas jumlah pengangguran terbuka di wilayahnya. Dia menyebut jumlah prosentase pengangguran di Gresik mencapai 8%. Jumlah itu melebihi angka nasional yang 7% dan Jawa Timur hanya 5%.
Gus Yani optimis adanya 3 kawasan besar industri yaitu Maspion, KIG dan JIPEE dan didukung kemudahan perijinan dan investasi, ke depan bisa memberikan angin segar untuk mengurangi jumlah pengangguran di Gresik.
Sementara itu, Diah Nataliza yang mewakili Kemenpan saat menyampaikan bahwa MPP Gresik adalah MPP yang ke-40 di Indonesia. Sesuai yang diharapkan Presiden RI, agar MPP ini bisa melaksanakan percepatan reformasi birokrasi dan memudahkan proses perijinan.
Baca juga: Gerak Cepat! Bupati Gresik Gus Yani Berhasil Bentuk Koperasi Merah Putih di 223 Desa
“Agenda penting yang harus kita laksanakan yaitu perbaikan kualitas pelayanan public agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Jangan lupa, agar SDM aparatur terus ditingkatkan,” pesannya saat membacakan sambutan Menpan RB.
Diah juga menyampaikan selamat kepada masyarakat Gresik atas diresmikannya MPP ini, semoga MPP bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Disinilah negara hadir di tengah masyarakat.
Diketahui selain Diah Natalisa, beberapa Pejabat Kemenpan RB juga hadir. Yakni, Agus Uji Hantara (Plt Deputi RB Kunwas), Jufri Rahman (staf ahli bidang otoda), Yoyon Tony Surya Putra (staf Sus bidang anti radikalisme), Saifudin Latief (staf sus Bidang Pelayanan Publik dan Umum), dan Rahmad Setyadi (staf susbidang Anti Korupsi).
Sedangkan dari jajaran Pemkab Gresik, selain Bupati tampak hadir Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Jajaran Forkopimda Gresik, serta undangan dari berbagai kelompok kepentingan dan asosiasi. (TBK)
Editor : Redaksi