BACASAJA.ID - Pemerintah Kota Surabaya menggelar Rapat Koordinasi terkait dengan Skema Pemulihan Ekonomi bersama Akademisi Universitas Airlangga, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bappeko dan Bagian Perekonomian, Selasa (10/8/2021) .
Baca juga: Wawali Armuji Sidak Dugaan Penipuan WO Kamuya, Korban Rugi Puluhan Juta
Wakil Walikota Surabaya Armuji secara langsung memimpin rapat koordinasi yang digelar secara daring dengan mendengar masukan dari Ni Made Sukartini, akademisi Universitas Airlangga dan M.Ali Affandi Ketua KADIN Surabaya.
"Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan urun rembuk banyak orang, tidak hanya sumbangsih pemikiran tetapi gotong royong secara konkrit akan menjadi semangat bagi kita menghadapi Pandemi Covid 19," ujar pria yang akrab disapa Cak Ji itu.
Akademisi Unair, Ni Made Sukartini, memaparkan omset UMKM saat ini di Kota Surabaya turun antara 60 % hingga 80 �ik yang di Sentra Wisata Kuliner maupun Usaha mikro yang tersebar di kecamatan-kecamatan.
Sementara M Ali Affandi selaku ketua KADIN Surabaya juga mendorong agar Pemkot Surabaya terus menggencarkan Vaksinasi terhadap pelaku usaha, stimulus bagi pelaku usaha kecil menengah serta apresiasi pembukaan Pusat perbelanjaan secara bertahap memberikan angin segar bagi pelaku usaha.
Baca juga: Bertambah Lagi, Warga Wonokromo Tak Bisa Urus Sertifikat Akibat Klaim Eigendom oleh PT Pertamina
BACA JUGA: Pemkot Surabaya hadapi Covid-19, Wakil Wali Kota Armuji: Perlu Rumuskan Kebijakan Jangka Panjang
Wawali Armuji juga menekankan bahwa penanganan medis, kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan upaya-upaya pemulihan ekonomi merupakan langkah yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan secara gradual.
"Penurunan dari sektor perdagangan dan jasa tidak terhindarkan, sehingga konsentrasi, proteksi dan intervensi pada UMKM harus dilakukan secara menyeluruh," imbuh Cak Ji.
Ia juga mengajak badan usaha maupun BUMN yang menyalurkan program pinjaman permodalan untuk didorong dapat diperluas serta dipermudah bagi UMKM.
Baca juga: Kasus Tanah Eigendom Bertambah, Warga Gunung Sari Tak Bisa Urus SHM dan SHGB Sejak 10 Tahun Lalu
Lalu, fasilitasi pemerintah kota serta data yang valid untuk mendapatkan intervensi bantuan modal dari pemerintah pusat akan memperkokoh ketahanan Ekonomi masyarakat.
"Jadi ini langkahnya harus terukur dan terintegrasi antara pemerintah kota, provinsi hingga pusat. Saya optimistis Surabaya bisa bangkit," pungkasnya.
Pemulihan ekonomi juga menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021-2026 dengan penguatan sektor UMKM dan informal. (*/rg4)
Editor : Redaksi