Anggarankan Rp2,1 Triliun, Lebih dari 1 Juta Penduduk Surabaya Mendapat Jaminan Kesehatan

bacasaja.id
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

BACASAJA.ID - Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD masih menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 untuk disahkan menjadi APBD. Pada RAPBD untuk urusan kesehatan, tercatat terdapat alokasi anggaran paling tinggi yang mencapai Rp 2,126 triliun atau 23,32 persen.

Alokasi anggaran kesehatan sebesar 23,32 �lam RAPBD tahun 2022 itu dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga kota Surabaya, pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit serta puskesmas, serta penyediaan jaminan kesehatan bagi warga Kota Surabaya.

Baca juga: Wawali Armuji Sidak Dugaan Penipuan WO Kamuya, Korban Rugi Puluhan Juta

"Saat ini masih dalam pembahasan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD. Pada tahun 2022, kami berkomitmen anggarkan Rp389 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Semesta," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Senin (08/11/2021).

Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Care (UHC) telah dianggarkan dalam RAPBD 2022 Kota Surabaya sebesar Rp 389.742.510.455 untuk mengkover sebanyak 1.045.749 jiwa warga Surabaya.

Baca juga: Bertambah Lagi, Warga Wonokromo Tak Bisa Urus Sertifikat Akibat Klaim Eigendom oleh PT Pertamina

"Kami targetkan capaian jaminan kesehatan pada tahun 2022 sebesar 96,64 Persen dan sebanyak 1,045 Juta Jiwa warga Surabaya dapat mendapatkan layanan kesehatan gratis," ujar Armuji.

Dirinya menegaskan, komitmen kepemimpinan Eri - Armuji adalah untuk terus meningkatkan akses, mutu dan kapasitas layanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan visi Surabaya 2021 - 2026 yaitu "Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan."

Baca juga: Kasus Tanah Eigendom Bertambah, Warga Gunung Sari Tak Bisa Urus SHM dan SHGB Sejak 10 Tahun Lalu

"Tema pembangunan daerah Kota Surabaya tahun 2022 nanti adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Untuk menjalankan pemulihan ekonomi, urusan kesehatan juga menjadi prioritas program," imbuh Armuji. (*/RG4)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru