Hadapi PPKM, Anggota DPRD Minta Pengusaha Lebih Kreatif

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anas Karno
Anas Karno

i

BACASAJA.ID - Kalangan pengusaha merasa terseok-seok lantaran diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali. Termasuk di Surabaya Raya. Namun para pelaku usaha itu diminta lebih kreatif menghadapi PPKM.

Hal itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, Senin (11/1/2021). Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono menyesalkan kebijakan tersebut. Menurutnya PKKM semakin membuat para pengusaha hotel dan restoran terseok-seok.

Pada PKKM, untuk restoran dine in dibatasi 25 persen saja. Hal ini juga berakibat kepada para pemilik atau pengelola hotel dan restoran dengan berkurangnya jumlah pengunjung.

Menurutnya, bukan tidak mungkin karyawan yang sudah bekerja, kembali di rumahkan. Sebab tidak ada kepastian terkait PKKM.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Surabaya, Anas karno mengingatkan bila perekonomian tidak boleh berhenti akibat ketakutan masyarakat pada PPKM. Ia meminta para pelaku usaha berupaya untuk melakukan kreatifas dan inovasi.

"Para pemilik usaha hotel dan restoran dan bisa melihat pasar saat ini, maka harus terus berinovasi," katanya.

Sebab, PPKM ini menurutnya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang terdapat pada Perwali 67 Tahun 2020. "Perekonomian ini kan sudah mulai membaik, jangan sampai turun. Perekonomian ini harus mulai kembali tumbuh, semuanya harus kreatif dan inovatif," terangnya.

Anas menuturkan, bahwa pengelola hotel dan restoran harus menjaga protokol kesehatan dan harus memperketat protokol kesehatan. "Adanya pembatasan ini untuk mengurangi resiko penularan Covid - 19. Dianjurkan masyarakat yang membeli makan untuk di bawa pulang atau take away," pungkasnya. (Byta)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…