JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, mengungkapkan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Ipda Rudy, seorang anggota polisi yang diduga mengalami demosi setelah membongkar sindikat BBM ilegal. Menurutnya, hal ini sangat penting dalam penegakan hukum yang transparan dan sesuai prosedur dalam menangani kasus-kasus serupa.
Baca Juga: Harvey Moeis yang Rugikan Rp300 Triliun Dihukum 6 Tahun, Anggota Komisi III: Tidak Masuk Akal
“Tentunya, saya sebagai Anggota Komisi III prihatin terhadap apa yang terjadi dengan Ipda Rudy. Kami berharap bahwa kasus-kasus yang sudah memiliki bukti kuat segera ditindaklanjuti,” ujar Adde Rosi kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa pihaknya akan berusaha mengonfirmasi lebih lanjut ke Polda setempat khususnya Polda NTT, mengenai detail kasus tersebut. Dirinya menegaskan, jika memang ada kesalahan dalam prosedur yang mengakibatkan demosi terhadap anggota yang seharusnya diapresiasi untuk membongkar sindikat ilegal, maka hal ini harus diusut tuntas.
“Dan, kita nanti akan coba mengonfirmasi ke Polda setempat apa yang memang terjadi," ujarnya.
Baca Juga: Tembak Sopir Ekspedisi hingga Meninggal, Brigadir Anton Ternyata Pemakai Sabu
Dengan demikian, Legislator Dapil Banten itu menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga kedepannya, adanya Langkah konkret dalam menangani kasus serupa seperti ini, tanpa adanya intervensi atau tekanan yang tidak semestinya.
“Kita bongkar dan lihat siapa dalang di balik terjadinya hal-hal ini," pungkasnya.
Baca Juga: DPR: Penanganan Kasus Polisi Tembak Polisi Harus Lugas dan Transparan
Seperti diketahui, kasus Ipda Rudy mencuat, setelah dirinya dilaporkan membongkar praktik ilegal penjualan bahan bakar minyak (BBM), namun kemudian justru terkena demosi dalam tugasnya. Kondisi ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat tersebut, yang mungkin berusaha menghambat penyelidikan.
Dengan adanya perhatian khusus dari DPR RI, publik berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan adil. Serta, memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat kejahatan. (Parlementaria DPR)
Editor : Redaksi
