Ketua DPR Puan Maharani: Laporkan ASN yang Tidak Netral di Pilkada 2024

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani

i

JAKARTA-  Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat malapor jika mendapati oknum ASN yang tidak netral pada Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024), besok. "Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran, rekam dan foto untuk menjadi bukti," kata Puan dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Laporan tersebut, kata Puan, harus ditangani dengan serius Bawaslu dan pihak penegak hukum jika terbukti melanggar unsur-unsur pidana. Menurut Puan, Pilkada 2024 ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin daerah yang diinginkan.

Puan menegaskan, bahwa partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan jujur, adil dan berkualitas. Menurutnya, hak-hak berdemokrasi yang dimiliki warga harus dilindungi dan tidak diintervensi oleh oknum ASN yang ingin memenangkan pasangan tertentu.

Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tercatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran.

Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk berani melapor ke Bawaslu. Ini apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.

"Jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih. Karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri," katanya.

Tidak hanya untuk ASN, Puan juga mengingatkan seluruh elite politik terlibat dalam pilkada untuk menerapkan etika politik yang baik demi menjaga wibawa berdemokrasi. "Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika," ucap Puan. (RRI)

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

SURABAYA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dinilai masih menyulitkan warga kurang mampu. Pasalnya, calon peserta didik d…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…