Ketua Komisi C DPRD Surabaya Puji Wali Kota Eri Cahyadi yang Turun Tangan di Kasus Bale Hinggil

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
eri cahyadi
eri cahyadi

i

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya dalam mengawal penyelesaian masalah yang terjadi di Apartemen Bale Hinggil. Di antaranya masalah penutupan akses lift dan juga tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Wali Kota Eri Cahyadi bersama Komisi C DPRD Surabaya turun langsung ke lokasi bersama-sama untuk mengurai masalah tersebut.

”Alhamdulillah tadi bareng-bareng Komisi C menjalankan fungsi pengawasan terkait penyelesaian masalah ini. Kami mengapresiasi Pemkot Surabaya, tadi Pak Wali Kota Surabaya hadir, dan ada beberapa klaster masalah yang telah diselesaikan dengan kesepakatan bersama,” ucap Eri Irawan dilansir laman resmi PDIP Jawa Timur, Selasa (17/12/2024).

Sebagai bagian dari upaya mencari solusi, Komisi C DPRD Surabaya telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKPP).

Pertemuan tersebut akan melibatkan pengembang, badan pengelola, perwakilan warga, serta pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas permasalahan ketidaksepakatan terkait kenaikan iuran pengelolaan.

“Yang paling penting adalah transparansi laporan keuangan. Ini menjadi tuntutan utama warga yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa peraturan wali kota sudah jelas melarang penutupan akses lift dengan alasan apapun, termasuk dalam kasus ketidaksepakatan pengelolaan.

“Peraturan wali kota menegaskan bahwa penutupan akses lift tidak diperbolehkan jika tidak ada kesepakatan yang disahkan dalam rapat umum pemilik. Semua pihak harus mematuhi aturan ini,” ungkap Eri Irawan.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Siti Mariyam, menekankan bahwa pembukaan akses lift harus bersifat permanen. Menurutnya, jika permasalahan serupa terulang kembali, tindakan tegas harus diambil.

“Dengan dibukanya akses lift, warga dapat merasa nyaman. Namun, jika hal ini terjadi lagi, apartemen ini harus ditutup. Penutupan akses lift adalah pelanggaran berat,” kata Siti Mariyam. (pdip)

Berita Terbaru

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

SURABAYA- Sebuah video amatir yang merekam dugaan aksi pencurian fasilitas publik viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat dua orang…

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

SURABAYA – Pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan terselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi y…

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

BANDUNG- Pembentukan Tim Pengelolah Sementara (TPS) Bandung Zoo yang digaungkan APECSI harus segera direalisasikan oleh Kementerian Kehutanan, bukan justru…

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Kembali Periksa Bos Maktour dan Mantan Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:23 WIB

  Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, memberi keterangan usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu. (Foto: RRI/Chairul Umam) JAKARTA- Komisi …

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Tahan Pejabat dan Direktur PT Agung Pradana Putra

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Tahan Pejabat dan Direktur PT Agung Pradana Putra

Rabu, 03 Jun 2026 09:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 09:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019. T…