Barang Mewah Kena PPN 12 Persen Apa Saja? Berikut ini Daftarnya

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi Pajak 12 Persen
Ilustrasi Pajak 12 Persen

i

JAKARTA- Pemerintah telah mengumumkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN 12% tersebut dipastikan hanya berlaku terbatas untuk barang-barang mewah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa barang kategori mewah yang kena PPN 12 persen itu sangat sedikit. Bahkan, barang tersebut selama ini sejatinya sudah terkena PPN barang mewah dan sudah lazim dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu.

"Ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah kena PPnBM, nah itu kategorinya sangat sedikit, limited. Yaitu, barang seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah," kata Sri Mulyani, Selasa (31/12/2024) kemarin.

Adapun kategori barang mewah yang kena PPN 12% ditetapkan dalam PMK No 15/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK/2021. PMK ini mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang mewah.

Berikut daftar barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025:

1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lebih.

2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak

3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

4. Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga:
a. Helikopter
b. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter

5. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: senjata artileri, revolver dan pistol

6. Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

7. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:

a. Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara angkutan umum.

b. Yacht, kecuali untuk kepentingan negara angkutan umum atau usaha pariwisata.

Tarif PPnBM sendiri bervariasi, ditetapkan paling rendah 20�n paling tinggi 75%. Adapun PPnBM yang masuk ke dalam golongan tarif 20�alah hunian mewah seperti rumah mewah, kondominuim, apartemen, hingga town house, dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih.

Dengan catatan ini, maka bila sebuah perusahaan atau developer menjual rumah mewah seharga Rp30 miliar, properti tersebut termasuk barang kena pajak (BKP) yang dikenakan PPN maupun PPnBM tarif 20%. Berikut simulasi penghitungannya

1. Harga rumah mewahnya di tangan pembeli atau konsumen saat tarif PPN masih 11% seperti saat ini:

Dasar Pengenaan Pajak PPnBM rumah: Rp30.000.000.000

Nilai PPN: 11% x Rp30.000.000.000 = Rp3.300.000.000

Nilai PPnBM: 20% x Rp30.000.000.000 = Rp6.000.000.000

Harga rumah di tangan konsumen setelah kena pajak: Rp39,3 miliar.

2. Harga rumah mewahnya di tangan pembeli atau konsumen dengan tarif PPN 12% seperti saat ini:

Dasar Pengenaan Pajak PPnBM rumah: Rp30.000.000.000

Nilai PPN: 12% x Rp30.000.000.000 = Rp3.600.000.000

Nilai PPnBM: 20% x Rp20.000.000.000 = Rp6.000.000.000

Harga rumah di tangan konsumen setelah kena pajak: Rp39,6 miliar.

Dengan begitu, ada perubahan harga sekitar Rp300 juta atau setara 0,76% saat tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% untuk barang-barang mewah. Seperti rumah mewah seharga Rp 30 miliar tadi. (*)

Berita Terbaru

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…