Permudah Proses Adminduk Bayi Baru Lahir, Pemkot Surabaya Gandeng Rumah Sakit dan Bidan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Layanan Disdukcapil Surabaya
Layanan Disdukcapil Surabaya

i

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya berkolaborasi dengan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan bidan se-Kota Pahlawan untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi bayi yang baru lahir.

Kepala Disdukcapil Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan 61 rumah sakit, 104 praktik mandiri Bidan (PMB), dan 63 Puskesmas. Masing-masing fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) itu telah memiliki akun KNG (Klampid New Generation) untuk mendaftarkan pengurusan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga penambahan jiwa dalam Kartu Keluarga (KK).

“Dalam 1x24 jam akan terbit akta kelahiran, KIA, dan perubahan atau penambahan jiwa dalam KK. Jadi ketika warga yang selesai bersalin, anaknya sudah memiliki akta kelahiran, KIA, dan KK yang sudah berubah,” kata Eddy, Kamis (6/2/2025).

Eddy menjelaskan bahwa kerjasama dengan fasyankes telah dilakukan sejak 2023. Selain mempermudah masyarakat, Pemkot Surabaya juga ingin memberikan jaminan kepada anak-anak di Kota Pahlawan terkait dengan dokumen adminduk. Mulai dari akta kelahiran, KIA, dan perubahan atau penambahan jiwa dalam KK.

“Karena akta kelahiran merupakan dokumen untuk keperluan apapun. Di Indonesia, semua basis data kependudukan adalah akta kelahiran dan tertera nama orang tua. Saat sekolah membutuhkan akta kelahiran, pengurusan paspor juga membutuhkan akta kelahiran, dan dokumen lainnya,” jelasnya.

Untuk mengetahui lokasi rumah sakit dan praktik mandiri Bidan yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, masyarakat dapat membuka laman website https://disdukcapil.surabaya.go.id/. Tak hanya itu saja, Disdukcapil Surabaya juga bekerjasama dengan beberapa rumah sakit yang berada di perbatasan Kota Surabaya.

“Karena warga Surabaya yang berada di perbatasan ada yang melahirkan di rumah sakit Gresik atau Sidoarjo, terbaru kita kerjasama dengan RSUD Eka Candrarini. Nanti pengurusan dokumennya melalui rumah sakit tersebut, sedangkan untuk 63 Puskesmas adalah semua Puskesmas di Surabaya,” jelasnya.

Eddy menerangkan, semua kelahiran bayi di Surabaya, proses pengajuan akta melalui unit kesehatan. Nantinya, dokumen berupa akta kelahiran dan KK yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh orang tua. Sedangkan dokumen KIA, akan dikirim oleh Disdukcapil Surabaya.

“KIA akan dikirim kepada rumah sakit, Bidan, klinik, atau Puskesmas. Tetapi untuk bayi yang lahir di luar Kota Surabaya, para orang tua harus mengajukan pengurusan dokumen secara mandiri,” terangnya.

Setiap tahunnya, Pemkot Surabaya juga memberikan apresiasi kepada rumah sakit maupun fasyankes lainnya yang paling aktif dalam melaporkan pengurusan akte kelahiran, KIA, hingga penambahan jiwa dalam KK.

“Data itu terhimpun, nantinya saat Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Bapak Wali Kota akan memberikan piagam penghargaan sebagai apresiasi,” ujar dia.

Ia berharap, melalui kerjasama dengan rumah sakit, klinik, Bidan mandiri, hingga Puskesmas, dokumen adminduk bagi setiap kelahiran di Surabaya bisa terjamin dengan baik. Di samping itu, Eddy mengimbau kepada warga Surabaya yang putra-putrinya belum memiliki akta kelahiran bisa segera melakukan pengajuan atau permohonan mandiri melalui KNG.

“KNG bisa diakses melalui website https://disdukcapil.surabaya.go.id/. Membuat akun secara mandiri dengan nomor handphone atau WhatsApp, dan email harus valid. Bisa diajukan permohonan akta kelahiran, InsyaAllah 1x24 jam selesai, dan kita terbitkan sekaligus untuk KIA,” pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Ponorogo Perpanjang Penahanan Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Rp3,6 Miliar

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:33 WIB

PONOROGO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi…

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Kasus Dugaan Korupsi RSUD dr. Mohammad Zyn, Kejaksaan Negeri Sampang Periksa 40 Saksi

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:29 WIB

SAMPANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang telah memeriksa 40 orang saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD…

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

WOWW! BGN Siapkan Anggaran MBG Rp240,2 Triliun pada 2027

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:26 WIB

JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp240,2 triliun pada 2027 untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional dapat menjangkau 72,4 juta…

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Kapolda Sulbar Lantik DirPamobvit, Sampaikan 5 Pesan Inti Estafet Kepemimpinan Berintegritas

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 09:28 WIB

POLDA SULBAR- Estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Sulawesi Barat kembali bergulir. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 tanggal…

Nuron Wahid Diincar? KPK Bakal Dalami Dugaan Aliran Uang kepada Pansus Haji DPR

Nuron Wahid Diincar? KPK Bakal Dalami Dugaan Aliran Uang kepada Pansus Haji DPR

Kamis, 03 Sep 2026 21:52 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 21:52 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kepada Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Tujuannya u…