SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengembangkan model Sekolah Rakyat yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di Kota Pahlawan, sebagai solusi pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan keterbatasan lahan yang dihadapi kota metropolitan seperti Surabaya.
Meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), Pemkot Surabaya akan melakukan sejumlah modifikasi agar program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (Jatim), M. Isa Ansori mengatakan, berbeda dengan konsep sekolah berasrama (boarding school) yang membutuhkan lahan luas, Surabaya memilih untuk mengoptimalkan lembaga-lembaga boarding yang sudah ada, seperti panti asuhan, sekolah berasrama, dan pondok pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan.
"Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga boarding yang sudah ada, anak-anak tetap bersekolah di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga mengurangi kendala mobilitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan," ujar M. Isa Ansori, Selasa (25/3/2025).
Pemkot Surabaya juga memiliki komitmen kuat dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak. Berbagai program telah digulirkan dalam bentuk bantuan pendidikan, di antaranya bantuan seragam dan buku, dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai pelengkap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Selanjutnya, Beasiswa Pemuda Tangguh yang menjangkau siswa SMA dan SMK yang berada di luar kewenangan pemkot, namun tetap menjadi tanggung jawab dalam perlindungan anak-anak di Surabaya.
“Serta program Satu Keluarga Satu Sarjana. Program unggulan yang telah membiayai sekitar 3.800 anak Surabaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, dengan alokasi anggaran mencapai Rp183 miliar,” kata dia.
Dengan berbagai program dan kebijakan, Pemkot Surabaya berkomitmen mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Karenanya, implementasi model Sekolah Rakyat ala Surabaya akan semakin memperkuat upaya ini.
Menurut Isa Ansori, model Sekolah Rakyat yang diadaptasi Surabaya akan mendistribusikan anak-anak usia sekolah ke lembaga pendidikan formal yang sudah ada melalui beberapa mekanisme.
“Pertama, memaksimalkan Lembaga Boarding dan Lembaga Pendidikan Formal yang ada. Anak-anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan akan didistribusikan ke lembaga-lembaga boarding terdekat, seperti panti asuhan, sekolah berasrama, dan pondok pesantren. Pendidikan mereka tetap di sekolah terdekat, sehingga pengasuhan dan komunikasi dengan orang tua tetap terjaga,” tuturnya.
Kedua, pendidikan karakter yang terpusat. Sebab, pendidikan karakter tetap menjadi bagian penting dalam model ini. Untuk itu, pada hari-hari tertentu, anak-anak akan mengikuti pembinaan terpusat di fasilitas milik Pemkot Surabaya, seperti Kampung Anak Negeri, dan Asrama Bibit Unggul.
“Ketiga, adanya kolaborasi dengan Stakeholder. Pemkot Surabaya dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk dunia usaha, organisasi sosial, dan komunitas pendidikan, untuk mendukung penyelenggaraan program ini, baik dalam hal pendanaan maupun pengelolaan operasional,” sebutnya.
Berikutnya, keempat adalah memperkuat keberadaan sekolah yang selama ini sudah menjalankan program pendidikan bagi keluarga rentan. Dengan kolaborasi ini, sekolah yang menangani anak-anak dari keluarga rentan tidak akan kehilangan siswa, mereka akan menjadi kolaborasi menyelamatkan pendidikan anak anak bersama pemerintah.
“Dan kelima, untuk jenjang SMA, Pemkot Surabaya dapat menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang sudah berpengalaman dengan sekolah berasrama. Konsep sekolah satelit, yaitu sekolah yang terhubung dengan Unesa, dapat diterapkan di sekolah lain di Surabaya dengan fokus pada pendidikan karakter terpusat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Isa Ansori menyimpulkan bahwa modifikasi Sekolah Rakyat ala Surabaya adalah solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan dan memperluas akses pendidikan yang merata bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan optimalisasi lembaga boarding yang dan dukungan kebijakan, serta program pendidikan yang telah berjalan, Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menyediakan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan adanya model ini, diharapkan anak-anak Surabaya dapat tumbuh dan berkembang dengan bekal pendidikan yang memadai, sehingga mereka mampu keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi generasi yang berkontribusi bagi masa depan bangsa,” terangnya.
Ia menambahkan, anggaran Sekolah Rakyat di Surabaya yang dimiliki oleh Kemensos RI, sebaiknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan langsung anak-anak miskin, sehingga mereka dapat berprestasi dan melanjutkan pendidikan.
“Kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Surabaya akan menciptakan model pengembangan Sekolah Rakyat yang dapat direplikasi,” tutupnya. (*)
Editor : Redaksi
