JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), demi memaksimalkan kontribusi aset negara yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Ia mengungkapkan target minimal BUMN menyumbang 50 miliar dolar AS per tahun agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.
Demikian pernyataan tersebut disampaikannya saat menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Demi mencapai target tersebut, dirinya menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Danantara Indonesia melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN. Ia pun menyoroti tata kelola yang dinilai ‘tidak masuk akal’, termasuk jumlah komisaris yang dinilai ‘gemuk’ dan pemberian tantiem yang dianggap sebagai praktik merugikan keuangan negara.
“Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Saya hilangkan tantiem. Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun? Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi,” tegas Prabowo.
Tidak hanya itu, ia menekankan, jika ada direksi atau komisaris yang keberatan, maka dipersilakan mengundurkan diri. Menurutnya, banyak anak muda mumpuni siap menggantikan posisi tersebut. “Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat,” ujarnya.
Prabowo juga menggarisbawahi soal pentingnya efisiensi belanja negara. Menurutnya, belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, dan setiap pengeluaran APBN harus memberikan manfaat nyata, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu, ia menekankan bahwa peran Danantara akan dioptimalkan, termasuk menjalin sinergi dengan sektor swasta nasional maupun global.
Dirinya menjabarkan desain belanja negara ke depan akan terintegrasi antara belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan program pembangunan untuk pemerataan ekonomi. Dalam konteks pembiayaan, ia pun menegaskan pengelolaan APBN harus dilakukan secara hati-hati (prudent) dan inovatif, dengan menjaga defisit serta rasio utang pada batas aman.
“Keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang adalah jangkar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dpr)
Editor : Redaksi
