Hasil Workshop Wartawan Bahas Aset Daerah, Pimpinan DPRD Surabaya Berharap Jadi Catatan Pemkot

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono (kanan)
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono (kanan)

i

SURABAYA – Pimpinan DPRD Surabaya memberikan apresiasi terhadap workshop wartawan yang membahas potensi aset pemkot untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Balai Diklat Pemkot Surabaya, Prigen.

Workshop Wartawan Surabaya dinilai sebagai langkah positif untuk menguatkan peran jurnalis sekaligus mendorong tata kelola aset lebih transparan.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menilai workshop tersebut menjadi ruang penting bagi wartawan untuk semakin kritis dan edukatif. Menurutnya, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas informasi bagi masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi pada wartawan Surabaya yang kemarin menggelar workshop, sehingga akan lebih mempertajam kompetensi dari para jurnalis dan kemudian juga isu-isu kritis yang kemudian dibedah oleh para wartawan sekalian, sehingga nanti bisa memberikan kontribusi yang semakin positif bagi pembangunan,” kata Adi, Senin (25/8/2025).

Adi menyebut, Surabaya sebagai kota majemuk membutuhkan peran media dalam merawat kerukunan dan kebersamaan. Dia berharap wartawan terus menghadirkan tulisan yang bisa memperkuat dinamika sosial warga kota.

“Apalagi ini kota yang majemuk sehingga saya berharap teman wartawan semakin merekatkan dinamika kita hidup sebagai masyarakat kota,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai juga memberikan apresiasi khusus terhadap penyelenggaraan workshop di aset pemkot wilayah Prigen. Menurut dia, workshop ini sekaligus membuka wawasan bahwa aset tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya apresiasi terhadap workshop wartawan Surabaya yang menyelenggarakan workshop ini dan khususnya diadakan di aset Pemkot di wilayah Prigen. Dan ini yang selanjutnya bisa diketahui bahwa Surabaya ini punya aset di wilayah Prigen untuk acara-acara untuk umum. Dan ini harus disiarkan kepada kesemuanya agar diketahui bahwa bisa dipakai untuk umum,” kata Bahtiyar.

Bahtiyar berharap hasil diskusi dalam workshop itu bisa menjadi catatan penting bagi pemkot. Aset yang masih terbengkalai perlu segera dioptimalkan agar memberi dampak ekonomi bagi warga Surabaya.

“Jadi harapan saya ke depan apa yang sudah dihasilkan dari diskusi atau workshop itu bisa menjadi catatan penting ke depan pemerintah kota agar bisa memaksimalkan aset-aset yang ada. Artinya aset yang ada saat ini kan masih banyak yang belum terpakai dan juga masih banyak belum terkelola dengan baik dan harapan ke depan bisa dimanfaatkan khususnya untuk kepentingan ekonomi warga Surabaya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah menilai workshop ini membawa dampak positif pada keterbukaan pengelolaan aset. Menurutnya, peran wartawan sangat penting untuk ikut mengawal agar aset pemkot benar-benar produktif.

“Workshop seperti ini memberi ruang yang baik sekali untuk kita semua, karena wartawan bisa ikut mengawal isu strategis seperti aset daerah. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat juga akan tahu sejauh mana aset itu dikelola untuk kepentingan bersama,” kata Laila.

Laila menambahkan, optimalisasi aset pemkot harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan. Dia mendorong agar hasil diskusi tidak hanya berhenti di forum, tetapi bisa dijalankan dalam kebijakan.

“Yang penting adalah bagaimana aset itu benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Harapan saya, dari diskusi ini ada rekomendasi yang bisa langsung dijalankan pemkot agar aset-aset itu lebih produktif dan memberikan dampak nyata,” pungkasnya.(*)

Berita Terbaru

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

SURABAYA – Di tengah sorotan publik atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menyeret sebuah spa di kawasan Jalan HR M…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…