Fraksi PKB Inisiasi Bentuk Pansus Kamus Usulan, Dorong Aspirasi Warga Lebih Terakomodir

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Tubagus Lukman Amin
Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Tubagus Lukman Amin

i

SURABAYA, Bacasaja.id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kamus Usulan, yang berangkat dari pokok-pokok pikiran anggota dewan. Langkah ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini belum terealisasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Tubagus Lukman Amin, mengatakan bahwa tugas utama anggota dewan adalah menyampaikan dan memperjuangkan suara rakyat. Karena itu, Pansus Kamus Usulan dianggap penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat.

“Ini menjadi penting ketika kita bertemu dengan masyarakat di bawah, yang sering bertanya kenapa aspirasi mereka tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Tubagus, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurutnya, banyak program prioritas masyarakat yang tidak dapat dijalankan Pemkot karena kendala birokrasi maupun penganggaran. Pansus Kamus Usulan ini diharapkan menjadi landasan penganggaran yang mengikat antara DPRD dan Pemkot, agar aspirasi warga tidak lagi sekadar janji tanpa realisasi.

“Dengan adanya pansus ini, ada kekuatan yang bisa mengikat kedua belah pihak — pemerintah kota sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif,” tegasnya.

Hasil kerja pansus nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kamus Usulan Pokok Pikiran, yang akan menjadi pedoman bersama dalam menyusun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Tubagus menyoroti, selama ini banyak aspirasi masyarakat yang tidak masuk dalam SIPD Pemkot. Karena itu, ia meminta agar proses penyusunan Kamus Usulan tidak dilakukan sepihak oleh eksekutif.

“SIPD atau Kamus Usulan ini tidak bisa disusun sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan DPRD, karena kami memiliki fungsi pengawasan sekaligus penganggaran,” jelasnya.

Ia mengakui, hingga kini banyak aspirasi warga yang belum bisa dipenuhi secara menyeluruh. Meski Fraksi PKB berupaya menjembatani dengan sumber daya dan jaringan yang dimiliki, tetap dibutuhkan mekanisme resmi agar penyaluran aspirasi menjadi lebih efektif.

“Saya yakin banyak rekan-rekan di DPRD Surabaya yang sepakat dengan usulan ini, karena mereka pun mengalami hal yang sama di lapangan,” ujarnya.

Sebagai contoh, Tubagus menilai Kota Samarinda bisa menjadi rujukan karena telah lebih dulu memiliki Pansus Kamus Usulan yang berjalan efektif.

Melalui langkah ini, Fraksi PKB berharap aspirasi masyarakat Surabaya dapat lebih terakomodir dan terealisasi dalam program nyata, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga di setiap lapisan. (dims)

Berita Terbaru

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

SURABAYA – Di tengah sorotan publik atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menyeret sebuah spa di kawasan Jalan HR M…

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

PROYEK MARGOREJO DISOROT TAJAM: Pekerjaan Yang Amburadul, Hingga "Buta-Tulinya" Para Birokrat serta APH

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:53 WIB

SURABAYA, Bacasaja.id- Proyek saluran U-Ditch di Jalan Margorejo kini berubah menjadi bom waktu. Alih-alih menyembuhkan banjir, proyek miliaran rupiah ini…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…