SURABAYA, bacasaja.id — Di tengah upaya pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Muhaimin mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan. Menurutnya, bantuan tidak akan tepat sasaran jika data warga masih amburadul.
“Masih banyak warga yang secara administratif tercatat tinggal di Surabaya, tapi kenyataannya sudah pindah. Ada juga yang datanya masih aktif padahal sudah meninggal dunia,” ujar Muhaimin, yang juga Ketua DPC PPP Surabaya, Rabu (8/10).
Ia menilai, ketidaktertiban ini membuat distribusi bantuan sering kali meleset dari target. “Akibatnya, warga yang seharusnya menerima justru terlewat, sementara yang tidak berhak malah dapat. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Karena itu, Muhaimin mengajak warga untuk lebih aktif melaporkan setiap perubahan data kependudukan, baik pindah alamat, kelahiran, maupun kematian anggota keluarga.
“Kalau pindah ya lapor. Kalau ada keluarga meninggal, juga harus dilaporkan ke Dispenduk. Jangan sampai datanya fiktif, karena dampaknya luas bagi masyarakat lain,” pesannya.
Ia menegaskan, penertiban administrasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) disebutnya sudah berupaya maksimal, namun keberhasilannya bergantung pada kejujuran dan kesadaran warga.
“Dispendukcapil sudah bekerja keras. Komisi A juga terus mendukung agar data kependudukan kita makin akurat. Tapi tanpa partisipasi masyarakat, semua akan percuma,” tegasnya.
Muhaimin berharap, dengan kesadaran kolektif dan edukasi berkelanjutan, Surabaya bisa menjadi kota dengan administrasi kependudukan yang tertib dan transparan.
“Kalau data rapi, bantuan akan sampai ke yang berhak. Itu tujuan utama kita semua,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
