SURABAYA, bacasaja.id - DPRD Kota Surabaya menekankan agar arah kebijakan dalam Rancangan APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Dewan meminta agar pemerintah kota tidak terlalu terfokus pada proyek fisik, melainkan lebih memperkuat program yang menyentuh kebutuhan sosial masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mengungkapkan, setelah pemerintah kota menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, pembahasan lanjutan akan digelar di masing-masing komisi mulai 15 Oktober 2025.
“Setelah proses di komisi, hasilnya akan dibawa ke Banmus dan Banggar untuk perangkaan dan finalisasi. Jika berjalan sesuai rencana, dokumen APBD akan rampung sebelum 10 November,” jelasnya di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (14/10/2025).
Laila menilai, APBD 2026 seharusnya menjadi momentum memperkuat program kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penurunan angka stunting, yang dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan positif.
“Surabaya sudah di jalur yang baik, tinggal memastikan bahwa anggaran benar-benar diarahkan untuk kebutuhan warga, bukan hanya beton dan aspal,” tegasnya.
Selain itu, Laila menyoroti sejumlah keluhan warga yang muncul dalam masa reses, salah satunya terkait program sertifikasi tanah (PTSL) yang masih berjalan lambat.
“Banyak warga mengadu karena sudah lama mengurus, tapi belum ada hasil. Bagi mereka, sertifikat tanah itu aset berharga yang menjamin kepastian,” ungkapnya.
Politisi PKB tersebut juga mendorong penambahan anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta Beasiswa Pemuda Tangguh agar manfaatnya makin luas.
“Dua program ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi sudah seharusnya diperkuat di APBD tahun depan,” katanya.
Laila menambahkan, DPRD telah meminta Sekretaris Daerah untuk mengagendakan evaluasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang belum terealisasi hingga akhir tahun ini.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, yang hadir mewakili Wali Kota Eri Cahyadi dalam rapat paripurna, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Ia mengapresiasi semua masukan yang diberikan dewan terhadap Raperda APBD 2026.
“Kami berterima kasih atas pandangan dan kritik dari tujuh fraksi. Semuanya kami catat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan,” ujar Armuji.
Menurutnya, Pemkot Surabaya sejalan dengan DPRD bahwa arah APBD 2026 harus menitikberatkan pada penguatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Prinsipnya, APBD bukan hanya untuk membangun kota, tapi juga membangun manusianya,” tuturnya.
Armuji juga menyinggung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas. Program tersebut, katanya, tidak hanya memberi manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga melibatkan pelatihan penyimpanan pangan, sertifikasi laik higienis, hingga pengawasan penerima manfaat.
“Kami pastikan program ini terus dikawal agar tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
